Luhut Klaim 110 Juta Netizen Setuju Pemilu Ditunda, Pakar: Impossible
- Twitter @ismailfahmi
VIVA – Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, mempertanyakan data bahwa 110 juta netizen di Indonesia membicarakan mengenai jabatan 3 periode Presiden ataupun perpanjangan masa jabatan. Karena data itu menurutnya berbeda dengan yang ada.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengklaim bahwa berdasarkan big data ada percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana? Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden 3 periode, mayoritas nolak. Sesuai data Drone Emprit," jelas Ismail Fahmi dalam akun twitternya @ismailfahmi seperti dikutip VIVA, Sabtu 12 Maret 2022.
Dia menjelaskan, seperti pengguna Facebook di Indonesia, data pada 2021 ada sekitar 140 juta. Diasumsikan 0,055 persen juga membahas mengenai isu presiden 3 periode ini, kata Ismail Fahmi hanya mendapatkan 77 ribu akun.
Menko Luhut di Podcast Deddy Corbuzier.
- Tangkapan layar.
Bahkan jika di markup 10 kali lipat baru mendapatkan 777 ribu. Markup lebih besar lagi hingga 100 kali baru diperoleh 7,7 juta. Markup seribu kali didapatkan 77 juta. Dari situ, menurutnya tidak mungkin ada 110 juta yang akitf membicarakan mengenai isu presiden 3 periode, kecuali dimarkup hingga lebih dari seribu kali.
"Dari 18 juta user Twitter +62, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan ini. Atau hanya 0,055. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible," jelasnya.
Klaim Luhut Pandjaitan
Sebelumnya Luhut mengaku, penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, klaim tersebut berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” kata Luhut.
Luhut juga mengatakan, berdasarkan big data tersebut, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Alasannya, rakyat tidak berkenan uang Rp 110 Triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
