IKN Nusantara Dipimpin Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Selama 5 Tahun

Menurut UU IKN, otorita IKN merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan khusus.

Kewenangan itu meliputi pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Semua tanggung jawab itu kini resmi dibebankan kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

[removed]!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0 t=e.createElement(n);t.async t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a[removed].insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,>