- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau atau Green Party seharusnya bersuara keras terkait kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan korporasi sawit. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadli Harahab.
Menurut Fadli, sebagai partai yang banyak diisi nahdliyin, PKB seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dari perkebunan sawit, seperti kebakaran hutan.
“Selain itu, kerja sama PBNU dan korporasi sawit juga akan menjadi kendala dalam upaya pemulihan lahan gambut,” ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 7 Maret 2022.
Dikatakan, PKB yang memiliki irisan dengan NU paling tepat untuk menjadi kekuatan politik yang bisa mengoreksi PBNU. Apalagi, jika organisasi kemasyarakatan itu dianggap kurang pas dalam langkah kerja sama dengan pihak lain yang memiliki potensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
Menurut Fadli, terlepas PBNU berargumentasi bahwa kerja sama itu tetap memperhatikan ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, tetapi nyatanya selama ini mayoritas persoalan yang timbul justru karena masyarakat berhadapan dengan korporasi sawit.
“Penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan bahwa korporasi sawit adalah persoalan, baik dalam kaitan dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan,” kata Fadli.
Jauh lebih tepat, kata dia, bila PBNU fokus pada upaya untuk pemulihan lahan gambut dan pemulihan hutan alami melalui program penghijauan daripada bekerja sama dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya.
Fadli menegaskan, ini momentum politik PKB untuk bersuara menunjukkan keberpihakan sebagai Partai Hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Sebab, selama ini rakyat menjadi korban penyerobotan lahan, seperti yang terjadi di beberapa daerah.
Seperti diketahui, PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken Nota Kesepahaman (MoU) terkait akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.
Penandatanganan MoU antara PBNU, BPDPKS, dan Gapki tersebut, kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, merupakan salah satu jalan kontribusi NU dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengelolaan sawit sebagai salah satu komoditi pertanian terbesar Indonesia.
Baca juga: Ngabalin ke Elite PKB: Lu Siapa Sih, Ngomong Seenak Perut Begitu
