Kekerasan di Papua: Pemerintah RI Memandang Pernyataan PBB Bias

Tetapi sikap pemerintah saat ini, kata dia, cenderung defensif dan menyangkal tanpa berupaya membuktikan tuduhan itu melalui mekanisme yang transparan dan terukur.

"Seharusnya dugaan pelanggaran HAM yang ada dalam catatan SPMH itu dijawab pemerintah dengan investigasi, dan hasil investigasi itu yang diberikan kepada PBB," kata Usman.

"Tapi yang terlihat hanya perkataan yang agak harsh, kasar dari pemerintah Indonesia yang dikeluarkan di hari yang sama," tutur dia.

Desakan serupa juga datang dari para pegiat HAM di Papua. Theo Esegem mengatakan kesediaan untuk membuka akses bagi penyelidikan yang independen bisa menjadi langkah awal untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Penyangkalan pemerintah dianggap hanya akan melanggengkan kekerasan yang terjadi di Papua.

"Indonesia selalu menyangkal bahwa Papua aman, tidak ada pelanggaran HAM, oleh sebab itu harus dibuktikan. Pemerintah harus mengizinkan [akses] tim independen. Indonesia berani tidak? Kalau Indonesia tidak berani berarti ada yang terselubung," kata Theo.