Kekerasan di Papua: Pemerintah RI Memandang Pernyataan PBB Bias

Menurut Manase, banyak pengungsi hidup prihatin. Anak-anak mereka tak bisa lanjut sekolah, sebagian dititipkan di panti asuhan. Banyak pula pengungsi yang sakit, tapi tak bisa mendapat akses medis.

`Akses dibatasi aparat`

Salah satu poin yang disoroti oleh para ahli HAM PBB adalah sangat terbatasnya akses lembaga kemanusiaan termasuk Palang Merah kepada para pengungsi.

Padahal, para pengungsi dilaporkan mengalami masalah gizi akibat kurangnya akses makanan dan layanan kesehatan yang memadai.

"Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang," kata para ahli HAM PBB.

Hal serupa juga disampaikan oleh pegiat HAM, Theo Esegem, yang mengaku juga kesulitan menyalurkan bantuan pada masyarakat terdampak konflik.

"Saya sudah cek di Yahukimo, akses itu dibatasi aparat. Akhirnya bantuan pengungsi tidak bisa masuk, termasuk di Pegunungan Bintang, pesawat dihalang. Pembela HAM lokal pun tidak bisa masuk," kata Theo.

Oleh sebab itu, Theo mengatakan penting membuka akses bagi sebuah tim independen untuk mengecek langsung kondisi para pengungsi yang terdampak konflik, serta peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi.

"Saya pikir ini ada tim independen, yang memang bebas mengakses , bertemu dengan pengungsi tanpa dibatasi aparat sehingga kita tahu persis bagaimana kondisi pengungsi. Kita tidak tahu selama ini pengungsi itu berapa yang meninggal di hutan, berapa yang sakit, berapa yang meninggal karena lapar?" kata dia.

Tidak hanya terkait bantuan kemanusiaan, Matheus Adadikam dari ELSHAM mengatakan akses informasi pun sangat dibatasi oleh aparat ketika terjadi konflik dan kekerasan.

Misalnya terkait dugaan penganiayaan yang menewaskan anak SD oleh anggota TNI di Distrik Sinak,. Kasus itu diklaim sebagai "hoaks" oleh TNI. Tetapi Matheus dan lembaga lainnya seperti Amnesty International meragukan klaim TNI tersebut.