Kekerasan di Papua: Pemerintah RI Memandang Pernyataan PBB Bias

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuturkan pernyataan PBB itu seharusnya direspons secara konkret oleh pemerintah dengan menginvestigasi situasi pengungsi dan pelanggaran HAM di Papua, alih-alih menyangkalnya tanpa dasar fakta yang kuat.

`Entah kapan masyarakat bisa pulang`

Manase Sori, 21, sudah enam bulan meninggalkan kampung halamannya di Maybrat, Papua Barat karena konflik antara aparat gabungan TNI-Polri dan kelompok bersenjata pada September lalu.

Dia mengatakan belum berani kembali ke kampungnya karena takut dengan konflik yang masih bisa terjadi suatu waktu.

"Mau pulang juga ragu-ragu, kecuali ada pihak lain yang mau menjamin kepulangan masyarakat. Sekarang juga belum rasa aman, cuma aparatnya baru sudah kembali, terus ada beberapa titik yang masih," kata Manase.

Konflik itu terjadi pada 2 September 2021, ketika kelompok bersenjata menyerang Koramil Kisor sehingga empat anggota TNI meninggal. Aparat gabungan TNI-Polri kemudian menyisir sejumlah wilayah di Maybrat.

Sebagai imbasnya, kata Manase, masyarakat "menjadi ketakutan dan memilih meninggalkan kampung mereka".

Manase dan keluarganya berjalan kaki selama tiga hari ke wilayah Sorong, kemudian menumpang di rumah kerabat hingga saat ini. Sebagian warga lainnya, menurut dia, ada yang bertahan di hutan, ada pula yang hidup di pengungsian.

Selama mengungsi, keluarga Manase hidup seadanya, sebab keluarga yang mereka tumpangi hanya mengandalkan hidup dari hasil tani.

Dia mengaku baru satu kali menerima bantuan berupa bahan pangan pokok seperti beras, minyak, dan mi instan.

"Kalau akses untuk bantuan memang benar belum ada sampai ke tangan pengungsi. Kepastian untuk masyarakat juga belum, entah kapan masyarakat bisa pulang. Rindu dengan kampung, tapi bagaimana, keamanan di sana saja belum bisa," ujar dia.