LSI: 33,7 Persen Warga Nilai Kinerja Penegak Hukum Sangat Buruk
- U-Report
VIVA – Mayoritas publik berpendapat kondisi penegak hukum nasional trennya semakin memburuk dari tahun sebelumnya. Hal itu terpotret dalam rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden".
"Yang menilai buruk atau sangat buruk lebih banyak, 33.7 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual pada Kamis, 3 Maret 2022.
Sementara itu, masih publik yang menilai penegakan hukum nasional baik yakni 27,9 persen. Kemudian, yang menilai penegakan hukum nasional sedang sebesar 29,9 persen.
Ilustrasi sifat hukum diibaratkan sebuah timbangan.
- vstory
"Yang menilai sangat baik 1,8 persen," kata Djayadi Hanan.
Sementara itu, terang Djayadi Hanan, melihat tren dari penegakkan hukum nasional dari tahun tahun 2021 ke 2022 terus mengalami pemburukan.
"Persepsi negatif menguat, sebaliknya persepsi positif melemah. Dari Desember 2021 hingga Februari 2022," ujarnya.
Untuk diketahui, survei LSI ini digelar pada medio 25 Februari - 1 Maret 2022. Survei menggunakan metode simple random sampling, dengan sampel basis sebanyak 1.197 responden dan toleransi kesalahan (margin of error atau MoE ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari 34 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
Â
Wamenkum Eddy Hiariej Bicara Filosofi Hukum Acara Pidana Berorientasi pada Perlindungan HAM
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan, filosofi hukum acara pidana itu bukan untuk memproses orang yang melakukan kejahatan.
