Gus Umar Sindir KSAD Dudung: Apa Sih Ukuran Ustaz Radikal, Pak?

KSAD Jenderal TNI Dudung pakai seragam baru TNI AD
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan Al Chelsea atau biasa disapa Gus Umar menyindir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang melarang anak buahnya mengundang penceramah radikal. Umar pun mempertanyakan batasan radikal yang dimaksud Dudung.

7 Orang Diduga Terlibat TPPO ke Kamboja Ditangkap, Begini Modus Pelaku

Dikutip VIVA dari akun Twitternya @UmarHasibuan75_, dia mengomentari berita mengenai Dudung yang secara tegas meminta anak buah nya memilah dalam mengundang penceramah.

Apa sih ukuran ustad radikal, Pak Dudung? Kenapa Bapak sering banget bicara agama pak?” Cuit Umar, Kamis 3 Maret 2022.

Harvey Moeis Kirim Pesan ke Anak dan Sandra Dewi: Papa Bukan Koruptor!

VIVA Militer: Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Photo :
  • tniad.mil.id

Sebelumnya, Dudung menanggapi pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi agar TNI dan Polri tidak mengundang ustaz atau penceramah radikal. Dudung langsung memberikan perintah kepada seluruh Panglima Kodam (Pangdam) hingga Komandan Korem (Danrem) agar jangan sampai mengundang penceramah radikal.

Simulasi Pemberian Makan Bergizi Gratis Diuji Coba di 4 Sekolah Sulawesi Utara

“Saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai kita salah dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme,” kata Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabesad.

Saat membuka rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jokowi meminta para istri TNI Polri untuk berhati-hati dan malam mengundang penceramah.

"Menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri TNI-Polri) ngumpulin ibu-ibu lainnya dan memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, hati-hati," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan agar jika ingin mengundang penceramah harus dikoodinasikan oleh kesatuan masing-masing. 

"Hal-hal kecil makro dan mikronya harus diurus juga. Sekali lagi di tentara dan polisi tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinir oleh kesatuan," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya