Begini Cara Propam Cek WA Grup Anggota Polri
- ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am
VIVA – Mabes Polri rencanakan agenda pemeriksaan rutin berkala terkait percakapan isi yang ada di grup grup WhatsApp milik anggota polri. Hal ini terkait adanya teguran dari Presiden Joko Widodo mengenai pimpinan TNI-Polri harus melakukan pengawasan secara intens kepada tiap anggotanya.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjenpol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Divpropam Polri untuk melakukan pengawasan lebih detil terkait isi Chat yang ada di grup grup WhatsApp milik anggota polisi.
"Ya akan diawasi ," ujar Dedi memberikan keterangan singkat kepada awak media di Mabes Polri Rabu malam.
Aplikasi WhatsApp.
- Pixabay
Dedi mengtakan, pemeriksaan rutin berkala tersebut akan terus dilakukan untuk pengawasan apa saja yang akan dibahas anggota Polri, termasuk dalam rencana pemerintah pusat untuk membangun Ibu Kota Negara baru,
Terlebih pengawasan tersebut akan langsung dilakukan penindakan jika ada masyarakat yang datang membuat laporan.
"Pengawasan berkala dan tentunya insidentil, apabila mendapat info dari masyarakat," ujarnya.
Dedi mengatakan, di tubuh polri sendiri nantinya akan ada dua divisi yakni bagian Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) akan bekerja sama dalam melakukan pemeriksaan kepada grup grup WhatsApp anggita Polri yang bertugas di seluruh bagian wilayah Indonesia.
"Pengawasan oleh Itwasum dan Propam, sudah ada kasus, akan ditingkatkan lagi," ujarnya.
Dedi menambahkan, Polri tidak akan segan segan berlakukan sanksi tegas kepada anggota yang kedapatan melakukan pelanggaran dan tidak menunjukkan sikap disiplin saat beraktivitas di grup WA.
"Dan apabila ada anggota yang terbukti melanggar, akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.
Diketahui Presiden Jokowi mengingatkan soal kesetiaan tentara yang harus tegak lurus dengan atasan, termasuk dalam mendungkung penuh program program pemerintah pusat termasuk soal perpindahan ibu kota negara.
Singgungan tersebut di sampaikan langsung oleh presiden saat memberi sambutan di Rapim TNI Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa 1 Maret 2022 lalu.
Dalam sambutannya, Jokowi katakan kemungkinan adanya sebuah kebijakan pemerintah yang menjadi polemik di masyarakat, seperti pembangunan IKN yang diperdebatkan di sebuah grup WhatsApp.
"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Presiden.
Pengenal perpindahan Ibu Kota Negara yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah, dalam sambutannya pula Presiden katakan program IKN tersebut telah mendapatkan restu dari DPR dan Pemerintah Pusat, Jokowi katakan hati hati jika pembahasan IKN di Grup Wa itu terlaku berlebihan.
"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," ujarnya.
Presiden menjelaskan, percakapan seperti itu merupakan hal kecil, namun pembahasan IKN tersebut dapat membesar dan berdampak kepada kedisiplinan TNI dan Polri.
Jokowi menekankan, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan termasuk dalam pembahasan yanga d grup WA anggota TNI-polri.
"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," ujar Presiden.
Selain tegur anggota TNI- Polri mengenai pembahasan IKN yang ada di Grup WA, Presiden juga tegur untuk para istri prajurit anggota TNI-Polri, dimana presiden menekan untuk para istri prajurit dan polisi pun harus punya disiplin yang sama.
"Enggak bisa ibu-ibu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, gak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan, tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati," ujar Presiden.
