Jokowi Terima Surat Kepercayaan 6 Dubes Negara Sahabat
- Twitter @setkabgoid
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana menerima surat kepercayaan dari enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Prosesi penerimaan surat kepercayaan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 2 Maret 2022.
Prosesi penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan mendengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat, setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka, Ruang Kredensial. Penyerahan surat kepercayaan ini dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19.
Sementara, enam duta besar yang diterima Presiden Jokowi yakni Francisco de Asis Aguilera Aranda, Duta Besar LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia; A?kin Asan, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia; Lahcene Kaid-Slimane, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia.
Kemudian, Luis Ra?l Tsuboyama Galv?n, Duta Besar LBBP Republik Peru untuk Republik Indonesia; Ta Van Thong, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia; dan Lu Kang, Duta Besar LBBP Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia.
Presiden Jokowi.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Seluruh duta besar untuk selanjutnya akan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara, Andy Rachmianto.
Pun, setelah selesai penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan.
Saat prosesi penyerahan surat kepercayaan itu, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, ada juga Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara, Andy Rachmianto.
