Saat Jokowi Singgung WA Grup TNI- Polri, Ada yang Tak Setuju IKN
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan anggota TNI dan Polri dalam hal kedisiplinan nasional. Bahkan, ia mencontohkan hal kecil yang harus disiplinkan adalah WhatsApp Grup (WA Grup) jajaran TNI dan Polri. Menurut dia, disiplin tentara dan polisi itu beda dengan sipil.
"Saya minta jajaran TNI dan polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional. Tetapi di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," kata Jokowi saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Jakarta pada Selasa, 1 Maret 2022.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Rapim TNI Polri 2022
- Puspen TNI
Tentara dan polisi, kata dia, tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Tentu, yang namanya bawahan itu tidak bisa bebas dan tidak sama dengan atasan. Maka dari itu, hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi di TNI dan Polri terkait kedisiplinan nasional.
"Di tentara itu tidak ada demokrasi, enggak ada yg namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Enggak boleh dengan berbicara demokrasi, tidak ada di tentara dan kepolisian," ujarnya.
Maka dari itu, Jokowi mengingatkan TNI dan Polri harus dikoordinir oleh kesatuan dalam melaksanakan tugasnya, baik hal-hal kecil makro maupun mikronya. Sehingga, tidak ada atas nama demokrasi di tubuh tentara dan kepolisian.
"Sekali lagi, di tentara dan polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Ini hati-hati," jelas dia.
Selain itu, kata dia, bicara mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah diputuskan pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah bisa tidak diperdebatkan. Kalau di sipil silakan. di WA Grup, dibaca gampang," katanya.
Dengan demikian, Jokowi menambahkan tentara dan polisi dibatasi oleh aturan pimpinan. Di seluruh dunia, tentara itu punya aturan sendiri yakni Kitab Undang-undang hukum disiplin tentara. "Intinya adalah kesetiaan tegak lurus," ucapnya.
Presiden Korsel Hadapi Tuntutan Pemakzulan Setelah Deklarasi Darurat Militer
Pernyataan singkat Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tentang darurat militer telah menjerumuskannya ke dalam krisis kepemimpinan paling parah selama masa jabatannya.
