Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tegak Lurus: Jangan Ikut Urusan Demokrasi
- Puspen TNI
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait kedisiplinan nasional. Menurut dia, Tentara Nasional Indonesia sendiri harus mulai berbenah.
"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Di TNI sendiri harus mulai berbenah," kata Jokowi saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa, 1 Maret 2022.
Di tentara dan kepolisian, kata Jokowi, tidak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi. Bahkan, tidak ada dalam institusi TNI dan Polri yang namanya bawahan itu merasa bebas. Tentu, tugas seorang prajurit bawahan itu tidak sama dengan atasan atau pimpinan.
"Berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ujarnya
Kedisiplinan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi TNI-Polri saja, tapi juga terhadap seluruh anggota keluarga TNI-Polri di rumah.
"Ini bukan hanya Bapak Ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa Ibu-Ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain untuk memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," ungkap Presiden
Presiden Jokowi menegaskan kedisiplinan tentara dan anggota Polri harus terkoordinasi sesuai kesatuan masing-masing.
"Makro, mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA (whatsapp) grup. Saya lihat di WA grup. Kalau di kalangan sendiri, boleh. Hati-hati, kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati," tegasnya
Jokowi juga menegaskan TNI-Polri tegak lurus pada keputusan pemberintah untuk pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi perbincangan di media sosial.
"Misalnya bicara mengenai IKN, tidak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan Pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI, Polri sudah tidak bisa diperdebatkan," kata Jokowi menambahkan bahwa disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan.
Sehingga, menurut Jokowi, hal seperti harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat melihat dan bisa dibawa ke arah kedisiplinan nasional. Dalam melaksanakan tugas, kata dia, tentara dan kepolisian harus dikoordinir oleh kesatuan baik hal makro maupun mikro.
"Karena disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil, dibatasi oleh aturan pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia, yang namanya tentara punya namanya aturan sendiri. Intinya, kalau kita lihat adalah kesetiaan tegak lurus," ucapnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
