Korupsi Lahan Rumah DP 0, Eks Dirut Sarana Jaya Divonis 6,5 Tahun Bui
- VIVA/Willibrodus
VIVA – Mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan (PP) Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan divonis hukuman 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis malam ini, 24 Februari 2022. Yoory divonis atas perkara korupsi pengadaan lahan untuk hunian DP Rp0 di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
"Menyatakan terdakwa Yoory Cornelis Pinontoan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri dalam putusannya.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan," ucap Hakim Zuhri.
Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan Yoory terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama untuk memperkaya orang lain dalam hal ini PT Adonara Propertindo.
Namun demikian, majelis hakim menyatakan terdakwa Yoory tak menikmati uang hasil korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
"Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada alat bukti maupun barang bukti yang menguatkan terdakwa telah menikmati kerugian negara sejumlah Rp 152,5 miliar," ujar hakim.
Yoory pun tidak dibebankan pidana pengganti atas kerugian negara terkait pengadaan lahan tersebut.
"Menimbang oleh karena terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil kerugian negara maka menurut pendapat majelis tidaklah tepat jika terdakwa dibebankan kerugian negara dalam perkara a quo," tutur hakim.
Namun, Yoory tetap dinyatakan bersalah lantaran telah memperkaya pihak lain, yakni Direktur PT Adonara Propertindo dan wakilnya Tommy Adrian dan Anja Runtuwene, termasuk pemilik PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar. Majelis hakim menilai, Yoory terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut.
Yoory dinyatakan terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan primer yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Dalam sidang vonis ini terdakwa Yoory hadir secara virtual karena tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19.
Diketahui, putusan ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, jaksa menuntut Yoory Corneles dengan hukuman pidana penjara enam tahun delapan bulan, dan pidana denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Rudy Hartono Iskandar merugikan negara sebesar Rp152,5 miliar dari hasil korupsi pengadaan tanah di Munjul.
Jaksa mendakwa ketiganya melakukan perbuatan rasuah bersama mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Tak hanya merugikan keuangan negara, mereka didakwa memperkaya PT Adonara sejumlah Rp152,5 miliar.
Atas putusan majelis hakim tersebut Yoory dan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir. Vonis yang diberikan pada Yoory lebih rendah dari tuntutan jaksa.
Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Bantu Pemenangan Pilkada 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.
