PKS Minta Pemerintah Indonesia Bantu Redam Konflik Rusia-Ukraina
- Istimewa
VIVA – Situasi konflik Ukraina-Rusia semakin memanas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas (Ukraina Timur).
Menanggapi perkembangan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakuasi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 24 Februari 2022.
Citra satelit tunjukkan Rusia kerahkan lagi pasukan di dekat Ukraina.
- ANTARA/2022 Maxar Technologies/HO via REUTERS
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah Indonesia untuk aktif melakukan upaya diplomasi, untuk meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusiaan. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang,” ujarnya.
Menurut Sukamta, meski konflik Ukraina-Rusia jauh secara lokasi dari Indonesia, dampaknya secara politik dan ekonomi bisa berpengaruh secara luas. Oleh sebab itu, anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi,” ujarnya.
PKS Janji Kawal Realisasi Kebijakan Kenaikan PPN 12
Ketua Fraksi PKS DPR RI mengatakan akan mengawal kebijakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang-barang mewah agar diterapkan dengan adil dan tidak memberatkan masyarakat.
