Polisi dan POM TNI Gerak Bareng Dua Operasi Besar Tahun Ini
- Dokumentasi Polri
VIVA – Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo bersama Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengikuti upacara Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun 2022 yang digelar di Gedung Gatot Subroto Mabes TNI pada Rabu, 23 Februari 2022.
Inspektur Jenderal TNI, Letjen Bambang Suswantono memberikan arahan kepada peserta upacara baik prajurit TNI maupun anggota Polri terkait Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi 2022.
Menurut dia, Puspom TNI selaku supervisi fungsi kepolisian militer bertindak selaku koordinator dalam menyusun rencana operasi kepolisian militer TNI. Lalu, kegiatan operasi untuk Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer yang dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut mewujudkan terselenggaranya tugas pokok TNI.
Irjen Sambo dan Irjen Firman
- Dokumentasi Polri
“Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan operasi tahun sebelumnya, maka diputuskan bahwa operasi akan dilanjutkan,” jelas dia.
Selanjutnya, Bambang memerintahkan seluruh personel Polisi Militer yang terlibat dalam operasi Gaktib dan Operasi Yustisi 2022 memahami tujuan dari operasi yang dilaksanakan. Selain itu, utamakan pelaksanaan operasi di wilayah dengan pola integrasi antar angkatan/gabungan, sehingga operasi akan berjalan efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.
“Jangan pernah menjadikan kegiatan operasi sebagai rutinitas yang pada akhirnya tidak bermakna dan tanpa hasil. Para Polisi Militer harus menunjukkan jati diri selaku penegak hukum yang tegas, profesional, proporsional dan berwibawa, akan tetapi tetap bersikap humanis,” jelas dia.
Sementara Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan Polri mendukung dan backup penuh dalam kegiatan operasi tersebut. “Polri ikuti seluruh proses kegiatan operasi ini dan laksanakan soliditas yang maksimal dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas,” ucapnya.
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
