KPK Ingatkan Jangan Sampai Gubernur Sumut Hattrick Ditangkap KPK
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik gagasan dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2022.
"Itu harapan kami dari KPK, kami berharap Sumut bisa menjadi rol model bagi provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumut," ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam kata sambutannya pada acara berlangsung di rumah dinas Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa 22 Februari 2022.
Dihadapan mantan Pangkostrad itu, Alexander mengingatkan sudah dua Gubernur Sumut periode sebelumnya yang ditindak oleh KPK. Karena terjerat kasus korupsi. Jangan sampai kepala daerah di Sumut ini hattrick tersandung kasus korupsi.
Dua Gubernur Sumut melakukan tindak korupsi dan dijerat KPK, yang dimaksud Alexander, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho.
"Menjadi pelajaran bagi Sumut, ada dua kepala daerah (Gubernur) berturut-turut ditindak oleh KPK. Pak jangan sampai hattrick, siap kita kawal," sebut Alexander.
Dalam kegiatan ini, diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemprov Sumut. Alexander mengungkapkan perkembangan teknologi membuat pelayanan juga menerapkan dengan sistem elektronik.
"(Namun) Jangan sampai kita membatasi diri dengan rakyat, karena mereka membayar gaji-gaji kita dari pajak," tutur Alexander.
Alexander mengapresiasi langkah dilakukan Edy Rahmayadi untuk menjadikan Pemprov Sumut sebagai pemerintahan bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani.
"Saya senang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas bukan saja tugas bapak dan ibu tapi masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga," jelas Alexander.
Alexander mengharapkan pencanangan ini, dilakukan dengan komitmen dan segera terealisasi. Sehingga Sumut secepatnya juga bebas dari korupsi. "Sumut bebas korupsi, bersih dan melayani. Saya yakin beliau (Gubernur Edy) berkomitmen dan mudah-mudah tidak lip service saja," kata Alexander.
KPK Usut Pejabat BPK yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Proyek Jalur Kereta
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan penyidik masih menelusuri jejak aliran uang terkait dugaan korupsi suap proyek perbaikan dan p
