5 Juta Warga Jabar Harus Divaksin Ulang, Begini Respon Ridwan Kamil

VIVA – Satgas COVID-19 memastikan bagi warga yang belum divaksin dosis kedua terhitung lebih enam bulan setelah dosis kesatu masuk dalam kategori drop out dengan ketentuan agar divaksin ulang. Sebanyak 5 juta diantaranya ada di Jawa Barat dengan rentang waktu belum mendapatkan dosis kedua setelah divaksinasi pertama dengan rentang waktu 1-5 bulan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya sementara akan mengakselarasi vaksinasi booster sebelum mengoptimalkan drop out.

"Kita lagi minta fatwa ke Kemenkes, booster ini bolehkah enggak nunggu enam bulan?," ujar Ridwam Kamil di Bandung Jawa Barat, Jumat 18 Februari 2022.

Menurutnya, akselarasi booster di Jawa Barat diperlukan mengantisipasi masa kadaluarsa vaksin pada Februari 2022. "Sehingga kita bisa suntikan karena ada peluang masalah vaksin-vaksin kadaluarsa se republik ya, enggak hanya Jawa Barat aja. Sehingga yang kadaluarsa akhir Februari akan dorong disuntikan," katanya.

Ridwan memastikan vaksinasi hingga hari ini tak ada kendala meski jumlah penduduk terbanyak. "Enggak ada kendala, kan penduduk kita paling besar, makanya kalau pakai jumlah dosis yang disuntikan kita ini paling banyak se-Indonesia sudah lebih dari 50 juta dosis disuntikan,"

"Nah sekarang kita fokus dulu ke yang zona Omicron paling tinggi yaitu Bodebek dan Bandung sekarang booster, bukan soal (dosis) satu duanya tapi basisnya kasus mana yang paling tinggi, itu vaksinasi yang akan kita kejar, per hari ini sudah 90 persen," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengimbau masyarakat yang masuk kategori drop out, diminta melakukan vaksinasi ulang karena telah terjadi penurunan efikasi dan dosis 1 vaksin belum terbentuk proteksi maksimal.

Wiku menjelaskan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, saat ini secara nasional ada 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksin kedua. Selain itu, 4 provinsi lainnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

"Dengan kondisi ini pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat untuk segera melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan terbuka pada saran berbagai Ahli termasuk dari ITAGI," kata Wiku dalam keterangan pers di Graha BNPB yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Upaya ini, dirangkum Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/921 Tahun 2022 tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19. 

Halaman Selanjutnya

Wiku menjelaskan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, saat ini secara nasional ada 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksin kedua. Selain itu, 4 provinsi lainnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.