JHT BPJS: JKP Tidak Bisa Jadi Bantalan Pekerja, Kata Kelompok Buruh

"Pertama, JHT itu kan uangnya buruh sendiri co-sharing dengan pengusaha sama sekali tidak ada uang pemerintah. Sedangkan JKP itu diaku sebagai uang pemerintah tapi kan sebenarnya rekomposisi dari iuran JKK dan JKM.

"Jadi yang satu punya buruh, yang satu punya pemerintah. Bagaimana mungkin yang punya buruh akan diatur oleh pemerintah," kata Hadi.

Hadi sebenarnya menganggap JKP akan berdampak positif dalam jangka panjang dan membuat pemerintah lebih proaktif dalam mengawasi perusahaan yang semena-mena melakukan PHK karena akan menambah beban pemerintah. Namun, dalam situasi ekonomi pasca-pandemi yang rentan, hal itu malah bisa merugikan pekerja.

"Saat ini tidak menguntungkan di sisi pekerja, dan tidak perlu dikaitkan dengan JHT," ujarnya.