JHT BPJS: JKP Tidak Bisa Jadi Bantalan Pekerja, Kata Kelompok Buruh

Dita menegaskan bahwa JKP bukan pengganti upah, melainkan dana bridging atau bantalan sebelum pekerja yang di-PHK mendapatkan pekerjaan baru.

Mengenai pekerja yang mengundurkan diri untuk memulai usaha, Dita mengusulkan agar mengakses bantuan program wirausaha yang disediakan Kementerian dan Pemda. "Pakai skema Bansos, jangan pakai skema Jamsos, karena itu kantongnya beda, peruntukannya beda," ujarnya.

Bagaimanapun, pada era gig economy dan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap membuat posisi pekerja semakin rentan, beberapa pekerja muda khawatir tidak semua korban PHK bisa mendapatkan JKP.

"Kepesertaan JKP baru bisa diakses setelah dia bekerja selama 12 bulan. Artinya kalau enam bulan kita bekerja kemudian di-PHK, besar kemungkinan kita tidak akan mendapatkan manfaat dari JKP itu," kata Bimo Aria Fundrika, pengurus Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Sindikasi, yang anggotanya kebanyakan adalah pekerja muda.

Pengamat ketenagakerjaan, Hadi Subhan, menilai hitung-hitungan pemerintah yang membandingkan JKP dengan JHT "tidak jujur" karena contohnya adalah pekerja yang baru bekerja selama dua tahun.

"Bagi yang sudah bekerja selama lebih dari itu, bahkan sampai puluhan tahun, uang tunai dari JHT akan jauh lebih besar," kata Hadi.

Menurut Hadi, JKP semestinya tidak dikait-kaitkan dengan JHT karena itu dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali.