Pembina NU Purworejo: Warga Wadas yang Kontra Tak Mau Diajak Berdialog
- Ist
VIVA – Syuriyah atau Pembina Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Purworejo, KH Zaenal Mustofa menanggapi kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Lokasi tersebut sedianya bakal menjadi lokasi penambangan batu adesit untuk pembangunan Bandungan Bener.
"Kebetulan saya tinggal di desa tetangga yang bisa dibilang setiap hari lewat Desa Wadas dan intens berinteraksi dengan masyarakat itu. Nah masyarakat Desa Wadas awalnya diinformasikan oleh pemerintah dan setelah pemutihan, tersiar berita bahwa si desa itu memang menurut penelitian mengandung batu andesit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material Bendung Bener," kata Zaenal Mustofa saat dihubungi wartawan, Jumat, 11 Februari 2022.
"Nah setelah diinformasikan, masyarakat kemudian memberikan beragam tanggapan. Dari upaya sosialisasi secara masif oleh pemerintah, ada pihak dari masyarakat yang menolak kehadiran mereka (pemerintah) untuk sosialisasi," lanjutnya.
Zaenal bilang, sejak awal rencana proyek strategis nasional Bandungan Bener itu dicanangkan, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat di Desa Wadas. Namun, adanya pihak-pihak yang kontra membuat pendekatan persuasif tersebut tak berjalan mulus.
"Mereka (kontra) sama sekali tidak mau dan menolak sosialisasi dari pemerintah, lalu memasang spanduk di jalan sebagai ekspresi rasa tidak sepakat. Kemudian pihak pro lama kelamaan muncul, dari situlah pihak pro dan kontra mulai ada jarak, padahal tetanggaan, komunikasi juga jadi tidak terlalu intens," ucapnya.
Zaenal mengungkapkan, kehadiran pihak kontra tersebut juga kerap membuat warga sekitar menjadi resah. Bahkan, acapkali menyebarkan teror disepanjang malam dan mengancam warga yang ingin menjual tanahnya.
"Pihak kontra sudah menghalang-halangi pihak masyarakat yang pro, jadi diancam kalau sampe memperbolehkan (menjual) berarti pengkhianat. Sehingga mulai sangat tidak kondusif, kubu kontra juga sering melakukan konvoi pakai motor malam-malam, ke desa desa tetangga yang disitu itu juga banyak pemilik-pemilik tanah yang ada di Desa Wadas, pernah juga menjelang subuh," ungkapnya.
Zaenal menyebut, pemerintah tak menyerah begitu saja untuk melakukan berbagai pendekatan kepada warga Desa Wadas. Termasuk pada Selasa, 8 Februari lalu, peristiwa yang melibatkan tim pengukur tanah dan aparat penegak hukum.
"Puncaknya yang menjadi trending topik nasional, sebenarnya pemerintah waktu itu akan melakukan sosialisasi di balai desa termasuk pengurkuran tanah, otomatis itukan dikawal polisi. Sebelum sampai di Balai Desa, mereka sudah dihadang masyarakat kontra yang sudah menyiapkan kayu, batu dan segala macam," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo tidak dipolitisasi. Apalagi jika dicap bahwa pemerintah menindas rakyat.
Hal itu disampaikan Ketum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya, saat sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah NU ke 99 H, secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2).
“Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” katanya.
Kakak kandung dari Menteri Agama itu mengatakan bahwa seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan nahdlatul ulama insyaallah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” ujarnya.
Pastikan Pilkada Serentak Siap Digelar, Budi Gunawan Minta Warga Jangan Golput
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), terkait Pilkada Serentak 2024.
