Wadas Seperti Desa Mati, Intimidasi dan Ketakutan Menyelimuti Warga

"Benar ada perbedaan pendapat di antara warga, tapi itu terjadi karena pemerintah terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional tanpa partisipasi, konsultasi, dan persetujuan warga," ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (09/02), menyebut tidak akan mengambil paksa lahan warga Wadas yang menolak proyek. Ganjar berkata, pihaknya akan mengajak warga untuk berdialog, salah satunya dengan perantaraan Komnas HAM.

"Kami sebenarnya menunggu-nunggu adanya pertemuan, sehingga kami bisa sampaikan, dan kami bisa jawab apa yang mereka tanyakan," ujar Ganjar.

Pendamping warga Wadas dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Zainal Arifin, berkata Ganjar pada Januari lalu pernah mengundang warga untuk berdialog. Namun selain mendadak, Ganjar tidak menyetujui permintaan agar rembukan itu digelar di Wadas.

Namun dialog pada tahap pelaksanaan proyek ini menurut Zainal akan sia-sia dan tetap tak menguntungan masyarakat.

"Seharusnya warga dilibatkan sejak awal, yaitu pada penyusunan Analisis Dampak Lingkungan. Proses itu dilewatkan pemerintah dan pelibatan warga hanya dimaknai dengan kehadiran kepala desa," kata Zainal.

"Semestinya proyek ini dikaji ulang karena ada persoalan normatif dan substansial," ucapnya.

Wandy Tuturoong, Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden, secara umum menyebut lembaganya selama ini selalu menindaklanjuti keluhan warga yang menolak proyek strategis nasional.

Upaya itu, kata Wandy, adalah salah satu cara melancarkan hambatan pelaksanaan proyek.