Wadas Seperti Desa Mati, Intimidasi dan Ketakutan Menyelimuti Warga

Sabar, seorang warga Wadas yang menyetujui ganti kerugian itu, berkata ingin segera melepas tanahnya kepada pemerintah.

Saat ditemui rombongan anggota Komisi III DPR, Sabar mengaku sepakat dengan harga sekitar Rp120 ribu per meter tanah yang ditetapkan pemerintah.

"Hitung-hitungan harganya kami sudah tahu. Masalah hak, yang menolak proyek punya hak, yang menerima juga punya hak. Tolong hargai kami yang menerima," kata Sabar.

"Kami yang sudah menerima tolong diberi wewenang untuk melepas hak kami," tuturnya.

Ketua Komisi III DPR, Desmond Mahesa, menilai huru-hara di Wadas semestinya tidak terjadi. Menurutnya, warga Wadas berhak menolak ganti kerugian tanah. Alasannya, Wadas tidak berada di pusat pembangunan Bendungan Bener.

Desmond merujuk ketentuan bahwa hanya warga yang berada di lokasi proyek strategis nasional yang secara hukum wajib menerima proses ganti rugi.

"Karena di luar bendungan, masyarakat Wadas bisa menolak karena mereka tidak melanggar aturan apapun. Hak menolak ada pada mereka," kata Desmon usai berkunjung ke Wadas.

"Harapan saya terkait pro-kontra ini, pelaksana proyek bisa menyelesaikannya secara baik-baik," ujarnya.

Bendungan Bener merupakan satu dari 201 proyek strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Walau begitu, Wadas tidak termasuk desa yang akan ditenggelamkan saat bendungan itu beroperasi.