Peringatan Mahfud MD Soal Desa Wadas: Polri, BIN-BAIS Tahu itu Framing
- VIVA.co.id/Irfan
VIVA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menanggapi pernyataan Ombudsman Jawa Tengah yang menyebutkan adanya potensi maladministrasi dalam proses pengamanan dan pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Mahfud mempersilahkan Ombudsman melakukan pengecekan langsung ke lokasi tersebut mengenai apa yang terjadi.
"Saya baca Ombudsman katanya akan melakukan pengecekan atau mendapat laporan tentang kejadian tidak patut, silakan lakukan. Silakan dicek. Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada," kata Mahfud di Kantornya, Rabu 9 Februari 2022
"Kenapa ada (informasi) seperti itu? Jadi ada orang yang mau ribut di lapangan. Ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut di rumah penduduk itu. Bukan dipaksa pergi dari rumahnya. Tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk," tambah Mahfud
Dia menegaskan, dalam jalannya proses pengukuran di Desa Wadas kemarin, memang terjadi kerumunan warga yang menyebabkan aparat terpaksa harus mengambil tindakan tegas. Namun Mahfud memastikan tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
"Tidak ada satupun letusan senjata. Tidak ada satupun orang menjadi korban. Silakan cek di kantor polisi, cek ke Desa Wadas, cek ke rumah sakit, silakan," ujar Mahfud
Mahfud juga mengingatkan agar para pelaku yang suka memanipulasi sebuah video untuk memancing kericuhan atau memprovokasi warga, agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebab, aparat memilik kemampuan yang dapat mendeteksi sebuah manipulasi informasi yang dibuat.
"Kepada yang suka membuat framing, membuat video-video Seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan," ujarnya
Sebelumnya, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah jadi sorotan. Dalam beberapa hari ini, ratusan aparat Kepolisian bersenjata laras panjang lalu lalang di seantero desa.
Ratusan aparat mengepung Desa Wadas ini bukan tanpa alasan. Aparat berjaga untuk mengamankan pengukuran tanah yang akan dijadikan lokasi proyek Bendungan Bener oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Mereka 'bermarkas' di desa berkontur perbukitan itu lantaran muncul penolakan warga setempat atas rencana pembangunan proyek strategis nasional dan penambangan batu andesit yang digunakan sebagai bahan material pembangunan proyek bendungan.
Spanduk-spanduk penolakan atas proyek tersebut terpampang seantero desa. Aksi penolakan pun pecah pada Selasa, 8 Februari 2022. Polisi anti huru-hara melucuti seluruh poster maupun spanduk penolakan.
Aparat mengepung masjid disaat warga tengah melakukan mujahadah sebagai respon penolakan atas rencana pengukuran tanah warga oleh BPN. Polisi merazia warga yang ada di masjid dan menangkap mereka atas dalih membawa senjata tajam.
Pada pagi harinya, seorang warga Desa Wadas ditangkap polisi saat sedang sarapan sambil melihat kondisi di sekikar Polsek Bener. Saat itu, warga tersebut kebetulan akan berangkat ke Kota Purworejo bersama istrinya.
"Tiba-tiba mereka didatangi beberapa orang polisi, kemudian beberapa orang polisi tersebut membawa warga ini ke Polsek Bener. Istrinya kemudian melarikan diri dan kembali ke Wadas. Sampai saat ini, satu warga tersebut masih belum diketahui kabar dan keberadaannya," kata Insin Sutrisno dari aliansi Gerakan Pencinta Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) dalam keterangan tertulisnya.
Insin dari Gempa Dewa mengungkap beberapa upaya intimidasi dan pengepungan Desa Wadas oleh aparat buntut penolakan warga atas proyek strategis nasional itu. Seperti, aparat menggelar apel di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener, pemadaman listrik di Desa Wadas, sinyal internet tiba-tiba down, hingga kriminalisasi warga.
"Para pemuda setempat dikejar-kejar oleh intel hingga ke hutan. Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Desa Wadas dengan menangkap, mengelilingi dan memasuki rumah-rumah warga yang mana terdapat banyak perempuan, lansia, dan anak-anak," ujar Insin
