Pengerahan Aparat ke Wadas, KSP Moeldoko: Semua Akan Dievaluasi
- Kantor Staf Presiden
VIVA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko, angkat bicara mengenai tuntutan YLBHI yang meminta Presiden Joko Widodo juga bertanggungjawab terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Moeldoko mengatakan, setiap permasalahan harus dilihat secara jernih.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pada prinsipnya pembangunan yang akan dilakukan di desa Wadas itu tentunya memiliki tujuan yang baik. Moeldoko meyakini, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga.
"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu 9 Februari 2022.
Terkait adanya pengerahan aparat kepolisian untuk menghadapi masyarakat, Moeldoko menyebut akan melakukan evaluasi terhadap hal itu. Namun dia tidak secara jelas memberi penjelasan apa maksud evaluasi itu. Apakah akan menarik pasukan dari wilayah tersebut atau tidak, tidak dijelaskan.
"Semua akan dievaluasi. Terima kasih," katanya singkat.
Peristiwa di Wadas
Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah sedang disorot akibat dikepung aparat polisi pada Selasa, 8 Februari 2022. Ribuan petugas polisi dikerahkan untuk mengawal pengukuran lahan yang dilakukan Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit itu, dilakukan untuk pembangunan Bendungan Bener. Namun tindakan yang akan dilakukan BPN itu ditolak warga yang tidak setuju dengan proyek tersebut.
Alasannya karena warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani itu mengandalkan lahan tersebut sebagai sumber kehidupan. Mereka khawatir jika area lahan itu diubah fungsi maka mengancam pendapatan mereka.
