Bantahan Hashim soal Proyek Air Bersih di IKN Buat Kampanye Prabowo
- Istimewa
VIVA – Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan proyek air bersih di Provinsi Kalimantan Timur yang digarap perusahaannya itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, tidak bisa dikaitkan dengan modal untuk pemenangan Prabowo pada pemilu presiden 2024.
"Bahwa proyek-proyek yang saya tangani itu swasta semuanya, tidak ada APBN. Berarti, saya tidak bisa curi uang untuk mendanai Pilpres. Dengan sendirinya, saya kira ini saya anggap berita sampah. Kecuali, kalau kawan-kawan mau sumbang ke kampanye Pak Prabowo ya silakan. Kami buka kesempatan," kata Hashim saat jumpa pers virtual pada Selasa, 8 Februari 2022.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah menegaskan sebisa mungkin dana untuk proyek air bersih ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan ini dari swasta atau investasi swasta.
Hashim Djojohadikusumo
- VIVA/Muhamad Solihin
"APBN itu diminimalisir, sedapat mungkin diperkecil peranan dari APBN," ujarnya.
Bantah bangun pelabuhan
Di samping itu, Hashim membantah bakal membangun pelabuhan di wilayah ibu kota negara (IKN) Nusantara. "Maaf, saya kira itu tidak benar. Hoax, fake news. Saya tidak ada rencana untuk membangun pelabuhan," kata Hashim.
Memang, Hashim mengaku punya pelabuhan yang dibelinya 2 unit termasuk suatu perusahaan integral yang dulunya milik perusahaan Amerika, industri kayu terbesar di dunia. Nah, ia beli tahun 2007 termasuk kompleks yang ada dermaganya.
"Ada 2 dermaga menampung kapal-kapal besar untuk mengangkut kayu. Menurut saya itu bukan pelabuhan, tapi dermaga dan saya sama sekali tidak ada rencana untuk membangun pelabuhan. Tapi kalau mau ditawarkan pemerintah, saya kan seorang pengusaha," ucapnya.
Pemerintah Inggris Umumkan Dukung Indonesia Gabung OECD
Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
