Diduga Poles Laporan Keuangan Rp50 M, BPRS Mojokerto Diusut Kejaksaan
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Jawa Timur, menyidik dugaan korupsi pembiayaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kota setempat sebesar Rp50 miliar. Diduga, BPRS melakukan window dressing atau memoles laporan keuangan untuk pembiayaan dimaksud sehingga terkesan menampilkan kinerja yang baik.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mojokerto Kota Ali Prakosa menjelaskan, kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan pada 10 November 2021 lalu. kasus disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021. Artinya, bukti adanya unsur pidana pada kasus tersebut sudah dikantongi penyidik.
"Setelah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, dari hasil audit didapati dugaan kerugian negara senilai Rp50 miliar," kata Ali kepada wartawan pada Selasa, 8 Februari 2022.
Dia menerangkan, pada praktiknya, diduga ada pihak internal BPRS Kota Mojokerto yang terlibat. Ada juga beberapa pihak swasta yang menerima pembiayaan untuk kepentingan dan nilai berbeda-beda. Karena itu, lanjut Ali, penyidikan dilakukan secara bertahap dan terpisah-pisah.
Sementara ini, sudah dilakukan penyidikan pada penyaluran pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto ke pihak swasta yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp8 miliar.
Guna mempermudah penyidikan, Kajari Kota Mojokerto mengimbau para pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto beritikad baik segera memenuhi tanggung jawabnya.
Dengan begitu, proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan dugaan kerugian negara dapat diselamatkan serta dikembalikan lagi ke negara.
"Pimpinan berharap pihak-pihak terkait agar memenuhi tanggung jawabnya, sehingga melalui penegakkan hukum BPRS Kota Mojokerto dapat diselamatkan dan berkembang dalam mendukung pembangunan perekonomian masyarakat," pungkas Ali.
BPKP: Kecurangan Pemerintah Daerah Banyak Manipulasi Anggaran
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh membeberkan bentuk kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut dia, paling ba
