Curhat ke Wamen BUMN, Gubernur Edy: APBD Kecil Jalan Banyak Rusak

VIVA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury kunjungi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat malam, 4 Januari 2022. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumut, Edy menyampaikan curahan hati kondisi Sumut saat ini. Mantan Pangkostrad itu, menyampaikan bahwa pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. 

Ia menceritakan bahwa seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 km. Dimana 75 persennya dalam kondisi mantap, dan dimana 25 persen lainnya masih butuh sentuhan.

Baca juga: Mengejutkan, Elizabeth Bakal Berikan Gelar Ratu untuk Camilla

"Sumatera Utara ini luas pak, jalan provinsinya yang terpanjang. Tetapi APBD-nya Rp14 Triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya 3 juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu km jalan provinsinya dengan APBD Rp32 triliun (2021)," ujar Gubernur kepada Wamen.

Padahal jika dihitung kata Gubernur, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

"Kebun itu kan menggunakan jalan, dan untuk memperbaiki itu wewenangnya adalah provinsi. Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut)," jelasnya.

Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, di mana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui. 



Warga berada didekat badan jalan nasional lintas tengah Sumatera yang rusak, di Desa Saba Pasir, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara

Photo :

• ANTARA FOTO/Holik Mandailing

Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.

Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman menanamkan modal di Sumut. 

Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.

Sementara Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut membantu PTPN II, III dan IV dalam pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Karena itu pihaknya sangat bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur.

"Kita tentunya akan senang sekali jika punya kemitraan dengan pemerintah provinsi. Apalagi di kawasan PTPN di Sumut, kita banyak sekali update tentang bantuan pengamanan lahan. Kita melihat selama ini sinergi antara BUMN dengan Pemprov, sangat penting sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana kita membangun forum komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya," sebutnya.

Pahala juga menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov dan instansi penegak hukum yang memberikan kepastian bagi BUMN mengelola pabrik gula.

Sebab sebelumnya, ada lahan yang sudah lama tidak digunakan PTPN II, dengan dukungan dari Pemprov serta aparat penegak hukum, sekarang areal perkebunan tebu yang tadinya hanya 6.000 hektare, bertambah 2.000 hektare lagi menjadi 8.000 hektare, hingga berdirinya pabrik gula di kawasan Seisemayang, Kabupaten Deli Serdang.

"Bahkan sudah sejak lama PTPN II ini, baru tahun ini memperoleh untung. Begitu juga PTPN Group," kata Pahala.

Selain itu, Pahala juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk membantu Pemprov dalam mengembangkan rusunawa dan kawasan permukiman di KEK Sei Mangkei, yang membutuhkan lahan dari perusahaan BUMN. Juga untuk membantu persiapan penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh 2024 mendatang.

"Termasuk juga kebutuhan untuk mendukung persiapan di PON (2024). Seperti di Papua, kita dukung penuh dari BUMN. Jadi kita akan bantu," pungkas Pahala, yang juga membuka diri untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk mendukung pembangunan di Sumut.

Halaman Selanjutnya

Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, di mana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui.