Sandiaga Sebut Semakin Banyak Terima Laporan soal Mafia Karantina
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengakui semakin banyak menerima laporan terkait mafia karantina terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus tersebut.
“Ternyata memang semakin banyak laporan yang kami terima,” sebut Sandiaga kepada wartawan di Kota Medan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
- VIVA / Wafa
Sandiaga mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran hukum ditemukan dalam laporan tersebut.
“Makin terbuka kita, bahwa ternyata banyak sekali komunikasi sosialisasi yang harus kita hadirkan secara terang benderang. Supaya dugaan dugaan atau bau tidak sedap itu, bisa dicari apa yang menjadi penyebabnya," tutur mantan Wakil Gubernur DKI itu.
Mantan Calon Wakil Presiden 2019 itu mengatakan, di dalam laporan tersebut ditemukan dua alat bukti ada dugaan pelanggaran hukum. Selanjutnya, pihaknya akan menyerahkan proses hukum ke pihak kepolisian.
“Yang ada bukti akan kita tindaklanjuti, yang perlu koreksi akan kita koreksi. Tapi, tentunya kita tidak ingin saling menyalahkan.Yang terpenting kita perbaiki untuk masyarakat yang akan datang,” jelas Sandiaga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya karantina yang diberlakukan bagi masyarakat yang baru tiba dari luar negeri. Mengingat tingkat penyebaran Omicron kian tinggi.
Jokowi meminta seluruh stakeholder, khususnya aparat penegak hukum, untuk secara ketat mengawal pengetatan di pintu-pintu masuk internasional dan disiplin dalam pelaksanaan karantina.
Jokowi pun mengaku masih menerima kabar pihak-pihak yang melanggar aturan karantina.
"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," sebut Jokowi saat membuka ratas di Istana Kepresidenan, Senin 31 Januari 2022.
