Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara
- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus dugaan suap, Muhammad Azis Syamsuddin, empat tahun dan dua bulan penjara dan denda Rp250 juta.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 2 (Dua) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan," kata Jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 24 Januari 2022.
Selain tuntutan dijatuhi hukuman penjara, jaksa juga menuntut mantan Wakil Ketua DPR RI itu dicabut hak politiknya selama 5 tahun.
Azis Syamsuddin Bersaksi dalam Sidang Robin Maskur
- VIVA/M Ali Wafa
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/ politis selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujarnya.
Kemudian, jaksa juga menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
Dengan demikian, jaksa menyebutkan, Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 463 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Diketahui, Azis didakwa menyuap mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan US$36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun anggaran 2017.
Investigasi KPK: Pertamina Patra Niaga Sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Yang Dikerjakan Telkom
Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pemanggilan beberapa pekerjanya hanyalah sebagai saksi.
