Anggota DPR Usulkan Tanggal Ini Buat Pelaksanaan Pemilu 2024 

Warga memasukkan surat suara saat Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

VIVA – Anggota Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, menyarankan supaya pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan 28 Februari, bukan 7, 14, atau 21 Februari. Hal itu disampaikannya dengan mempertimbangkan aspek teknis penyelenggaraan.

"Saya kurang sepakat dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari dengan pertimbangan teknis," kata Rifqinizami di Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022.

Hal itu juga ia sampaikan menyoalkan pernyataan KPU yang menyampaikan satu usulan alternatif tanggal pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024. Sebelumnya KPU RI menyampaikan usulan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 yaitu pada 21 Februari.

Baca juga: Soal Pelat Nomor Arteria Dahlan, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Menurut Rifqinizami, jika semua pihak bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu lebih baik dilaksanakan hari Rabu untuk menghindari libur panjang, maka pilihannya pada Februari yakni tanggal 7, 14, 21, dan 28.

Rifqinizami menambahkan, apabila pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari, maka akan untungkan kelompok tertentu karena dipersepsikan dengan 212.

"Tanggal 21 Februari itu bisa dipersepsikan 212 yang bisa menguntungkan kelompok tertentu dan akan mempertebal isu terkait politik identitas dan politik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)," kata Rifqinizami.

Penghitungan surat suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
KPU Barito Utara Dilaporkan ke DKPP RI usai Diduga Langgar Aturan Pemilu 2024

Sementara itu, tekan Rifqinizami, jika Pemilu 2024 dilaksanakan pada 7 atau 14 Februari, maka sangat memungkinkan dimanfaatkan partai politik maupun kontestan Pemilu. Ia mencontohkan, 7 atau 14 dapat dimanfaatkan partai politik maupun calon anggota legislatif untuk kampanye.

Karena itu, kata dia, lebih baik pemungutan suara di Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis itu.

Wamendagri Sebut Masa Jabatan Kepala Daerah Periode 2021-2026 Akan Terpotong
Rapat Paripurna DPR RI

Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Evaluasi Komisi II DPR terhadap Kinerja DKPP

Paripurna DPR RI ke-14 menyetujui laporan dari Komisi II DPR RI mengenai evaluasi terhadap kinerja pimpinan DKPP RI

img_title
VIVA.co.id
6 Maret 2025