Soal Omicron, PKS Minta Pemerintah Batasi Akses Masuk Sejumlah Negara
- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengingatkan, daya tular COVID-19 varian Omicron sangat cepat sehingga pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis.
Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah kembali membatasi akses masuk internasional terhadap sejumlah negara yang kasus Omicron-nya tinggi.
"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus," kata Netty dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Jumat, 21 Januari 2022.
Omicron varian baru Covid-19 (ilustrasi)
- ANTARA/Shutterstock
Sebelumnya, Pemerintah lewat Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sampai saat ini sudah ada 882 kasus Omicron di Indonesia.
Netty berharap pemerintah tegas menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri.
Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini juga meminta pemetintah memperbaiki pelaksanaan karantina, mulai dari penerapan prokesnya hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI.
"Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Netty, juga harus mempercepat capaian 70 persen target vaksinasi primer yang wajib dituntaskan sebagai bentuk pelindungan bagi rakyat. Pasalnya, saat ini cakupan vaksin primer dosis lengkap 1 dan 2 baru sekitar 50 persen dan vaksin untuk lansia pun masih di bawah target.
"Vaksin primer ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan vaksin booster. Pemerintah juga harus memasifkan tes acak di masyarakat. Testing, tracing dan treatment merupakan satu paket dalam menghadapi Omicron," ujarnya.
Netty menambahkan, pemerintah melalui Kemenkes juga harus menyiapkan regulasi dan juklak vaksin booster agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat daerah dan faskes memulai program tersebut.
"Skema booster seperti homolog dan heterolog harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Netty juga berharap pemerintah dapat memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing dalam setiap kebijakan penanganan pandemi.
"Satgas penanganan COVID-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengkampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendor," ujarnya.
Menurut dia, pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif ‘mencegat’ penularan wabah di titik hulu. Ia juga meminta pemerintah mempersiapkan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T: testing, tracing, dan treatment yang benar.
"Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazard pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," katanya.
