Disebut Berpeluang Jadi Kepala IKN, Ridwan Kamil Bilang 'Takut Salah'
- Adi Suparman/ VIVA.
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak banyak berkomentar dan tak mau berandai-andai berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang membocorkan salah satu kriteria kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara adalah sosok berpengalaman latar belakang arsitek.
"Kalau saya tidak mau berandai-andai, ya. Belum pasti saya juga. Saya baru baca tadi malam, kriteria kepala daerah arsitek kan enggak hanya saya," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 21 Januari 2022.
"Namun siapa pun yang terpilih harus maksimal membangun Ibu Kota yang diputuskan pindah ke Kalimantan. Jadi saya tidak mau 'geer' (gede rasa; terlalu percaya diri), dan tidak mau berandai-andai, takut salah," katanya.
Ketika disinggung mengenai kesiapan, Ridwan Kamil berdalih fokusnya kini masih menuntaskan janji-janji politiknya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia menegaskan lagi bahwa dia tak mau berandai-andai menjadi kepala IKN karena semauanya belum pasti.
Sosok Ridwan Kamil merupakan seorang arsitek sebelum akhirnya terjun ke kancah politik. Karya arsitektur Ridwan Kamil tidak hanya berada di Indonesia, namun tersebar hingga benua Asia, bahkan Eropa.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Selain merancang bangunan, Ridwan Kamil juga terlibat dalam perancangan kota mandiri, seperti Museum Tsunami Aceh yang dibangun sebagai sebuah monumen untuk memperingati peristiwa tsunami Aceh paling tragis pada 2004.
Kemudian Marina Bay Waterfront di Singapura dan Ningbo Newtown, Tiongkok, sebuah rancangan kota baru dan dianggap sebagai salah satu kota masa depan. Dalam proses perancangan IKN, Ridwan Kamil juga terlibat dalam penjurian lomba desain IKN.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkap kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru yang bernama Nusantara itu. "Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden di Jakarta.
Menkum Sebut Jakarta Masih Ibu Kota RI, Prabowo Belum Teken Keppres
Menurut Menkum, dalam UU DKJ status perpindahan berlaku jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keppres.
