Pimpin Apel Gabungan di Perairan Batam, Begini Pesan Menkumham
- Istimewa
VIVA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu, kemarin. Apel dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dan juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sjarief Hiariej.
Apel nasional ini sebagai salah satu rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke-72 yang diikuti 26 instansi eksternal. Tercatat 172 orang hadir secara fisik dalam kegiatan ini.
Yasonna dalam kesempatan itu mengatakan, ketertiban suatu wilayah negara jadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan di negeri. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar para penegak hukum, penjaga perbatasan, untuk menjaga kedaulatan perbatasan negara.
“Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena 2 tahun ini pandemi COVID-19 telah melanda negeri ini," kata Yasonna, dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 20 Januari 2022.
Dia menekankan, pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam serta luar negeri jadi ikhtiar pencegahan masuknya virus COVID seperti varian Omicron.
Menkumham Yasonna Laoly pimpin apel nasional gabungan di Batam.
- Istimewa
Yasonna bilang, pengamanan dan pengawasan yang baik juga sebagai upaya mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif. Salah satunya aksi kriminal oleh WNA yang tidak bertanggungjawab.
Pun, saat apel, sempat juga dilakukan prosesi penyerahan Hibah Tanah dari Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tim Penilai Internal (TPI) Batam. Kemudian sebelum menutup Apel Gabungan, Yasonna secara simbolis memulai pelaksanaan patroli gabungan pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.
Saat itu, politikus PDIP itu menandatangani prasasti pangkalan armada kapal patroli imigrasi 'Joesoef Adiwinata'. Dalam kesempatan yang sama, apel secara tatap muka juga dilakukan di empat lokasi yakni Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta (Halim), Kanwil Kemenkumham Bali (Denpasar), Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah (Palu) dan Kanwil Kemenkumham Papua Barat (Sorong).
Sebelum melanjutkan agenda berikutnya yaitu pelayaran Simulasi Penangkapan Kapal PMI Ilegal, Yasonna berdialog dengan Kanim Kelas I TPI Denpasar sebagai pelaksana patroli darat dan Kanim Kelas II TPI Sorong sebagai pelaksana patroli laut.
Ada lima armada kapal dan satu unit pesawat TNI AU Jenis A-2910 meluncur dalam patroli gabungan di kawasan perairan dekat Singapura tersebut. Kelima kapal itu adalah KAL NIPA I-I.57, KP. BISMA-8001, Speedboat BC-15028, KRI Kujang dan KRI Siwar (646).
Yasonna juga mengingatkan perairan Batam memiliki kerawanan tindak pidana transnasional seperti penyelundupan barang dan orang. Maka itu, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan negara melibatkan stakeholder dari berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas dan keberadaan orang asing di Tanah Air.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif efisien dan tercapai targetnya," kata eks Anggota DPR tersebut.
