Komisi VIII DPR Usir Sekjen Kemensos Saat Rapat Dengan Risma
VIVA – Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, diwarnai dengan interupsi seluruh anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR. Para anggota sepakat meminta agar Sekjen Kemensos Harry Hikmat, tidak diperbolehkan ikut rapat.
Kekesalan mereka ditengarai oleh sikap dan cara komunikasi Harry Hikmat kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.
"Ada komunikasi buruk yang dilakukan saudara sekjen kepada salah seorang pimpinan kami, bapak Ace Hasan yang menurut saya itu offside," kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Ali Ridha di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Januari 2022.
Ace Hasan Syadzily menjelaskan sebenarnya persoalan komunikasi yang buruk itu tak harus disampaikan dalam rapat. Namun seluruh Anggota Komisi VIII mendesak agar disampaikan. Sebab, sudah berkaitan dengan marwah lembaga.
“Tugas anggota DPR mengawasi, tapi kalau dianggap sinis, saya terus terang saja ketika ibu ke dapil saya, lalu tidak memberi tahu kami, padahal kesempatan kita bersama setiap kali ke dapil kita diberi tahu dan itu yang ngatur adalah sekjen. Sekjen memang waktu itu telah minta maaf, tapi setelah itu nyerocos, Bu, bahwa apa yang kami lakukan itu sinis bahwa saya diundang oleh Kemensos enggak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu,” kata Ace mengurai akar masalah.
Ace menambahkan, secara pribadi dia tidak ada masalah dengan Harry Hikmat dan sudah memaafkan. Namun ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Komisi VIII adalah tugas menjalankan check and balances.
“Ini adalah soal bagaimana kita menjaga marwah masing-masing lembaga. Menjaga fungsi kita masing-masing, menjaga bagaimana keseimbangan dalam konteks check and balances, jangan dianggap apa yang kami lakukan itu adalah, sampai nantangin, Bu. Jadi karena itu, saya pribadi nggak ada masalah sama Ibu. Secara kelembagaan nggak ada masalah, tapi ini soal membangun sinergi membangun kemitraan,” kata Ace ke Risma.
Ace sempat ingin membuka percakapannya dengan Harry Hikmat via Whatsapp, namun diurungkan.
“Sebelumnya saya sama sekjen nggak ada masalah, dan saya baru pertama sekali sejak 2013 (duduk di Komisi VIII) diperlakukan seperti ini. Kalau perlu saya buka Bu WA-nya, apa perlu saya buka, buat saya cukup, makasih,” kata Ace.
Sependapat Sekjen Dikeluarkan
Ali Ridha menyarankan supaya sekjen sebaiknya dikeluarkan dari raker. Bila Sekjen Kemensos tetap ikut rapat, maka dirinya akan keluar dari forum.
“Banyak hal penting yang harus kita bicarakan, agar tidak membuang waktu saya usulkan kalau rapat ini dilanjutkan, saudara Sekjen meninggalkan ruangan ini, atau kalau rapat ini dilanjutkan dengan keberadaan Sekjen, maka saya yang akan keluar," kata Ali.
Senada itu, anggota dari Fraksi Partai Gerindra Jefri Romdony menilai sikap Harry Hikmat dapat mencederai kinerja Kemensos.
Menurut Jefri, apa yang dilakukan terhadap Ace Hasan harus diperbaiki karena apa yang dilakukan Sekjen merupakan sesuatu yang kurang pantas.
“Dengan pimpinan saja bisa seperti itu apalagi dengan anggota. Mengenai tadi usulan Pak Ali Ridha saya sepakat juga, marilah kita berikan waktu buat Pak Sekjen untuk berpikir di luar rapat ini," ujarnya.
Sedangkan, dari Fraksi Partai Demokrat Achmad menyebut bahwa sikap Sekjen Kemensos bisa mempengaruhi staf lainnya. Padahal seharusnya seorang sekjen bisa menjadi panutan yang baik.
"Kami adalah orang politik jadi luar biasa. Jadi Pak Sekjen jangan menganggap kami ini antara atasan dengan bawahan, tetapi sebagai mitra, sejajar kita, ini yang perlu kami sampaikan kepada ibu (Mensos), agar Sekjen sebagai staf utama tidak membebani ibu,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menilai bahwa antara Komisi VIII DPR dan Kemensos perlu lebih intens berkomunikasi langsung. Sebab, komunikasi melalui aplikasi WhatsApp terjadi bias yang luar biasa karena sama-sama tidak tahu situasinya.
Senada dengan anggota Komisi VIII DPR lainnya, Diah pun mendukung agar Sekjen Kemensos dikeluarkan sementara dari rapat.
"Komisi VIII dengan solidaritas teman-teman ini keinginan teman-teman mungkin off dulu di pertemuan ini, tetap fungsi Pak Sekjen harus ada yang melapis karena kita bicara fungsi SOTK, fungsi kesekjenan. Atau kita akan gimana pak pimpinan? Atau ngobrol dulu siapa yang akan membantu bu Menteri untuk menjelaskan teknis birokrasinya," kata Diah.
Setelah para anggota menyampaikan interupsi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengambil alih rapat. Yandri meminta izin kepada Mensos Risma agar Sekjen Kemensos tidak mengikuti jalannya rapat.
"Ibu Menteri, ini kita sudah hampir 1 jam membicarakan ini dan nadanya sama Bu ya. Saya kira Pak Sekjen, biar ini tak berlarut-larut, kalau saya setop pasti semua interupsi lagi. Karena itu, atas izin Menteri, mungkin untuk rapat kali ini meninggal ruang rapat dulu Bu, atau ada komentar dari Ibu Menteri," kata Yandri.
