Buron, Koruptor Bank Mandiri Rp120 M Ditangkap di Surabaya
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Tim Tangkap Buronan (tabur) Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil menangkap Koko Sandoza Fritz Gerald (48 tahun), buronan terpidana korupsi di Bank Mandiri Cabang Prapatan, Jakarta Pusat, sebesar Rp120 miliar, di Jalan Biliton Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa malam, 18 Januari 2022.
"Terpidana yang juga DPO ini kami amankan karena tidak mengindahkan panggilan secara patut yang disampaikan jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Fathur Rohman dalam keterangan tertulis diterima pada Rabu, 19 Januari 2022.
Koko, kata Fathur, merupakan terpidana perkara korupsi di PT Bank Mandiri Cabang Prapatan. Warga Jalan Raharja, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, itu melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga merugikan negara pada Februari 2002. Kerugian negara mencapai Rp120 miliar.
Pada 30 Januari 2006, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Koko terbukti bersalah dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Ilustrasi tersangka kasus tindak pidana korupsi yang telah ditahan oleh KPK diborgol.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Majelis hakim agung pun menjatuhkan hukuman pidana penjara empat tahun kepada Koko. Selain itu, kata Fathur, terpidana juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Sejak putusan kasasi di MA, Koko kabur dan baru berhasil ditangkap di Surabaya kemarin.
Selain Koko, ada juga terpidana dalam perkara itu yang belum dieksekusi dan juga masuk dalam catatan DPO. "Melalui program Tabur, kami mengimbau kepada seluruh DPO maupun buronan kejaksaan untuk segera menyerahkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Fathur.
Respons Kejagung soal Denda Damai untuk Koruptor
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menanggapi dingin usulan pemerintah untuk menerapkan mekanisme denda damai bagi pelaku tindak pidana korupsi.
