Pemerintah Belum Bisa Pastikan Penyelenggaraan Haji 2022

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 atau pada 1443 Hijriyah belum dapat dipastikan.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Kabah di Mekah, Arab Saudi.

Photo :
  • Istimewa

Belum Dapat Kepastian Jadwal

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

Dia berdalih pemerintah belum mendapat kepastian jadwal penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.

"Sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022H belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan pada raker sebelumnya," kata Yaqut dalam raker dengan Komisi VIII DPR dan Kemenkes serta Kemenhub di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.

Kementerian BUMN dan Badan Penyelenggara Haji Bakal Bentuk Tim Optimalisasi Pelayanan

Yaqut menyebut jadwal penyelenggaraan ibadah haji merupakan wewenang dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi untuk membicarakan hal tersebut.

"Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi," ujarnya.

Baca juga: Dana Haji 2021 di BPKH Naik Jadi Rp158 T, Nilai Manfaat di Atas Rp10 T

Siapkan Proses Penyelenggaraan

Yaqut menambahkan meskipun ibadah haji belum dapat dipastikan, pemerintah tetap menyiapkan proses penyelenggaraannya.

Sampai saat ini, tegas Yaqut, pemerintah Arab Saudi belum membuka pembicaraan mwngenai penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, biasanya pembicaraan haji sudah dimulai pada awal Januari.

"Belum adanya pembicaraan ini bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," katanya.

Sampah plastik di laut.

Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan

Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024