Luhut: Transmisi Lokal COVID-19 Sudah Lebih Tinggi dari PPLN
- Repro Youtube Sekretariat Presiden.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menyadari bahwa cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.
Di mana kasus COVID-19 sempat menyentuh angka 1.054 kasus per hari, pada sekitar tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu.
"Tapi sore hari ini juga (jumlah kasus COVID-19 sudah) menurun, kembali di bawah angka 1.000 yaitu di angka 800 sekian," kata Luhut dalam telekonferensi, Minggu 16 Januari 2022.
"Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)," ujarnya.
Luhut menjelaskan, kasus COVID-19 tersebut didominasi oleh wilayah Jawa-Bali, terutama di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. "Kenaikan kasus Jawa-Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten," kata Luhut.
Dia mengaku, hal itu didorong salah satunya adalah karena wilayah-wilayah tersebut masih masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Hingga saat ini, Luhut memastikan bahwa kasus kematian COVID-19 juga masih terus terjaga. Meskipun terjadi peningkatan kasus cukup signifikan, namun sampai hari ini belum pernah ada dilaporkan angka kematian akibat COVID-19 varian Omicron.
Namun berkaca dari negara lain, lanjut Luhut, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Pemerintah kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta, jika masyarakat tidak hati-hati.
"Jadi kita ini semua bertanggung jawab. Saya mohon supaya kita semua satu. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk mulai kembali awas memasuki varian baru COVID-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan," ujarnya.
Baca juga: Luhut: Puncak Omicron Diprediksi Pertengahan Februari-Awal Maret 2022
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
