Luhut: Puncak Omicron Diprediksi Pertengahan Februari-Awal Maret 2022

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber :
  • Kemenko Marves

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan hasil rapat terbatas yang baru saja selesai dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

IHEAC 2024, Tempat Audiophile Berkumpul dan Bereksplorasi

Luhut mengatakan, pemerintah telah berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di negara lain, seperti yang hari ini terjadi di Inggris dan Afrika Selatan yang telah melewati puncak kasus varian Omicron. Selain itu, di Amerika Serikat dan Prancis pun dikabarkan sudah mulai terlihat tanda-tanda flattening pada kurva kasus COVID-19.

"Namun, di belahan negara-negara Asia seperti India, Thailand, dan Filipina, masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi," kata Luhut dalam telekonferensi, Minggu, 16 Januari 2022.

Kucing Buang Air Sembarangan? 7 Trik Jitu Usir Kucing dari Rumah Anda!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan

Photo :
  • Marves

Meski gejala varian Omicron lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, namun Luhut mengingatkan bahwa jumlah kasus Omicron lebih banyak dibandingkan jumlah varian delta. Sehingga, hal itu turut meningkatkan jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian akibat Omicron di Inggris bahkan dilaporkan telah lebih tinggi dari varian delta.

KKB Berulah Jelang Pilkada Serentak, 2 Tukang Ojek di Puncak Papua Tewas Ditembak

"Nah ini harus kita hindari. Maka berdasarkan data yang telah kami amati, berangkat dari hasil trajectory kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022," ujarnya.

Luhut memastikan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi, agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain supaya tidak membebani sistem kesehatan Indonesia.

Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, pentingnya mengakselerasi vaksinasi COVID-19, dan pengetatan mobilitas masyarakat yang akan dijadikan opsi terakhir untuk dilakukan oleh pemerintah.

"Tapi kami mengimbau, kalau di kantor tidak perlu 100 persen ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja dan dilihat situasinya," kata Luhut.

Luhut menambahkan, "Apakah bikin 75 persen kehadiran untuk dua minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen di kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya