Kata Gus Yahya Isu Radikalisme-Terorisme Mirip Cebong-Kampret
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa isu tentang radikalisme dan terorisme yang berkembang harus diluruskan. Menurut dia, ada dua isu besar terkait perdamaian dunia termasuk di antaranya posisi Islam di tengah kemelut internasional.
"Selama ini kita disibukkan dengan isu tentang radikalisme dan terorisme. Ini harus diluruskan karena selama ini orang melihat bahwa radikalisme dan terorisme itu semata-mata dilihat sebagai kesesatan teologis," kata Gus Yahya dikutip dari YouTube TV9 Nusantara pada Sabtu, 15 Januari 2022.
Akan tetapi kata dia, orang melupakan satu dimensi terpenting bahwa hal itu semua terkait dengan pilihan politik. Bahkan Gus Yahya mengibaratkan berkembangnya isu radikalisme dan terorisme ini mirip dengan terpolarisasinya cebong dengan kampret saat Pemilu Presiden 2019 di Indonesia.
"Ini sama dengan cebong-kampret kemarin itu. Perdebatannya seolah-olah perdebatan agama padahal sebetulnya masalah pilihan politik. Nah kita harus kembalikan pemahaman ini," kata dia lagi.
Kemudian Gus Yahya mengatakan, isu yang tak kalah besarnya yaitu kemelut yang dihadapi internasional berupa persaingan multipolar dari kekuatan-kekuatan internasional yang ada. Dahulu kata dia, hanya Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet yang menjadi isu besar. Tapi sekarang ada kekuatan besar lain seperti China, Eropa, Inggris dan sebagainya sehingga butuh cara bijak untuk mengelola tatanan dunia.
"Kita punya kekuatan besar sebetulnya untuk ditawarkan sebagai pintu solusi dari semua kemelut yang ada. Kita tidak usah ngarang dan bikin sendiri karena sudah ada yaitu mandat kemanusiaan bagi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah termaktub di dalam Pembukaan UUD RI 1945. Ini adalah visi peradaban yang sudah ditetapkan oleh bapak pendiri bapak bangsa kita," kata dia.
Sepaham dengan Paus Fransiskus, Biden Hapus Kuba dari Daftar "Negara Pendukung Terorisme"
Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik.
