Vaksin Booster: Ahli Kesehatan Khawatir akan Kacaukan Vaksinasi Lansia

Menurutnya kondisi ini nantinya akan menyebabkan ketidakadilan vaksinasi, yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan distribusi vaksin booster di lapangan.

"Regulasi itu memang bagus di atas kertas, cuma implementasi di lapangan ini yang susah," kata Masdalina.

Daerah mana saja yang akan mendapat vaksin booster?

Sejauh ini, pemerintah mensyaratkan daerah yang boleh melakukan vaksin booster dengan kriteria minimal capaian vaksinasi dosis satu sebesar 70% untuk umum, dan lansia dosis satu minimal 60%.

"Kenapa kita membuat kriteria itu, supaya vaksinasi prioritas dosis satu dosis dua, itu cepat dikerjakan oleh daerah-daerah yang belum mencapai target," kata Nadia.

Kementerian Kesehatan melaporkan per 11 Januari 2022, sebanyak 273 dari 514 kabupaten/kota yang memenuhi syarat tersebut.

Nadia membantah syarat tersebut akan menjadi persoalan ketimpangan distribusi vaksin di Indonesia. "Jadi bukan masalah ketimpangan, tapi mereka (pemerintah daerah) harus menyelesaikan dulu dosis satu, dosis dua."

"Kenapa daerahnya yang telat, kan dari kemarin-kemarin nggak ada lagi pembagian vaksinasi. Jumlah vaksin kita cukup banyak, tinggal daerah mempercepat pelaksanaan vaksinasinya," kata Nadia.

Sebelumnya sejumlah organisasi pemerhati Kesehatan seperti Lapor Covid-19 khawatir vaksin booster yang saat ini sedang digencarkan pemerintah akan membuat ketimpangan distribusi. Hal senada juga disampaikan Epidemiolog, Masdalina Pane.

"Sekarang ini ketimpangan itu sudah terjadi antara [Pulau] Jawa dan luar Jawa. Antara kota dengan desa, itu cakupannya beda jauh. Ditambah lagi dengan booster, pasti Jawa lagi yang akan mendominasi," katanya.