Keluarga Sebut OTT Rahmat Effendi Bermuatan Politis, Ini Respons KPK

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sejak 2021. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Menurut Ghufron, penyelidikan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rahmat. Penyelidikan tersebut pun dilakukan jauh sebelum Rahmat terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Penyelidikan (Rahmat Effendi) dimulai dari 2021," ujar Ghufron saat dikonfirmasi, Senin, 10 Januari 2021.

Ghufron tak mau ambil pusing dengan pernyataan Ade Puspitasari yang merupakan putri dari Rahmat Effendi. Ade yang juga ketua DPD Golkar Bekasi itu mengklaim bahwa ayahnya terjaring OTT tanpa ada bukti.



Barang Bukti OTT KPK Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Karena itu, Ghufron meminta, agar keluarga dari Rahmat Effendi melakukan pembelaan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Kami mempersilakan dan menghormati kepada yang bersangkutan atau keluarga untuk melakukan pembelaan sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka," ujarnya.

Menurutnya, KPK sudah terbiasa dengan keberatan yang diajukan pihak yang terjerat kasus dugaan korupsi.

"Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa mempolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi, toh di pengadilan terbukti kebenaran tindakan KPK," kata Ghufron.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Bekasi Ade Puspitasari yang juga putri Rahmat Effendi angkat bicara terkait OTT KPK terhadap sang ayah.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Ade menyebutkan, penangkapan ayahnya bukan OTT lantaran tidak ada transaksi dan juga uang yang diamankan KPK saat itu.

"Saksinya banyak, staf yang di rumah itu saksi semua, bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun," ujarnya dikutip dari video tersebut.

Menurutnya, penangkapan sang ayah bermuatan politis karena tidak memiliki unsur sebagaimana OTT pada umumnya. Ia pun menyebut jika ada yang berupaya menjatuhkan nama baik sang ayah dengan melakukan pembunuhan karakter melalui skenario OTT. 

Ia menduga partainya tengah diincar pihak tertentu. "Memang ini pembunuhan karakter, memang ini kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning. Tapi nanti 2024, jika kuning koalisi dengan orange, matilah warna yang lain," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa mempolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi, toh di pengadilan terbukti kebenaran tindakan KPK," kata Ghufron.