Tangkap Wali Kota Bekasi, KPK: Era Keterbukaan Mimpi Buruk Koruptor
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu, 5 Januari 2022. Politikus yang karib disapa Pepen itu diciduk bersama 11 orang lainnya dari unsur PNS dan pengusaha.
“Kemarin kita melakukan tangkap tangan salah satu kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.
Firli menegaskan, OTT ini menjadi catatan buruk terhadap upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Kepala daerah yang baru saja ditangkap menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih ada.
“Sesungguhnya tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi. Apalagi kalau kita lihat perjalanan bangsa kita yang dari ketertutupan ke arah keterbukaan,” ujarnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di KPK
- ANTARA FOTO/ADAM BARIQ
Menurut Firli, transparansi dan akuntabel menjadi roh dalam era keterbukaan. Kata dia, hal ini malah mimpi buruk para koruptor.
“Tentulah itu mimpi buruk bagi para koruptor karena tidak boleh adalagi korupsi yang terjadi era keterbukaan dan reformasi serta demokrasi yang kita kembangkan sampai saat ini,” tutur eks Kapolda NTB tersebut.
Sementara Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Pepen bersama 11 orang lainnya itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Ali Fikri.
Ali menyampaikan Pepen ditangkap karena diduga terlibat transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota atau Pemkot Bekasi. Dia bilang KPK akan merincikan kasus suap OTT Pepen dalam konferensi pers nanti.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," ujar Ali.
Menteri Lingkungan Hidup: Setop TPA Pakai Sistem Open Dumping
Dari 500 lebih TPA di Indonesia, ada 300 TPA yang masih tidak sesuai aturan yang berlaku. Sebagian besar karena masih di TPA tersebut menggunakan sistem open dumping.
