Satgas Nemangkawi Diperpanjang, Pola Kerjanya Berubah
- VIVA/ Ahmad Farhan
VIVA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperpanjang masa Operasi Satgas Nemangkawi hingga 25 Januari 2022. Tetapi, pola kerja satgas ada perubahan dengan sebelumnya.
Nah, Polri dalam perpanjangan operasi ini akan mengedepankan pendekatan-pendekatan preventif dalam melaksanakan operasi tersebut.
“Upaya-upaya yang dilakukan adalah preventif, dan Satgas Nemangkawi ini yang Kasatgasya di Polda. Tentu, mendapat backup dari Mabes Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Jakarta pada Rabu, 5 Desember 2022.
Saat ini, Ramadhan mengatakan satgas sedang melakukan persiapan-persiapan dengan kegiatan operasi kedepan. Yang jelas, Satgas Nemangkawi akan lebih melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kesejahteraan. Harapannya, agar tidak ada lagi korban kekerasan.
Satgas Nemangkawi TNI/Polri mengendalikan situasi kamtibmas di Boega, Papua.
- ANTARA News Papua/HO-Satgas Humas Ops Nemangkawi
“Tentu, pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak lagi terjadi kekerasan,” ujarnya.
Akhir 2021 Masih Gunakan Cara Sama
Sampai akhir Desember 2021, TNI-Polri masih menggunakan cara sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, saat ini TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi merubah strategi dalam penanganan kelompok separatis di sana.
Diketahui, kontak senjata sempat terjadi di kawasan Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang Papua dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada akhir tahun 2021.
Anggota Brimob, Anumerta Bharatu Muhammad Kurniadi Sutio dan Prajurit TNI Yonif 403/WP, Pratu Ida Bagus Putu gugur dalam kontak tembak yang terjadi secara terpisah.
Selain itu, KKB teroris Papua juga melakukan aksi penyerangan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas pelayanan publik di sana. Bahkan, tenaga kesehatan juga menjadi korban sandera hingga dibunuh oleh kelompok separatis ini.
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Bakal Dijabat Unsur TNI, Polri, atau Jaksa
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengaku, pihaknya memiliki cara tersendiri dalam menangani dan mempercepat penyelesaian permasalahan di sektor ESDM.
