Gubernur Banten Wahidin Halim Berdamai dengan Buruh
- Yandi D/VIVA.
VIVA – Gubernur Banten Wahidin Halim dan buruh sepakat berdamai setelah kedua belah pihak bertemu di rumah pribadi Wahidin, di Pinang, Kota Tangerang, Banten, pada Selasa malam, 04 Januari 2021. Pria yang akrab disapa WH itu juga mencabut laporannya terhadap buruh di Polda Banten.
Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu mengatakan, pencabutan laporan ke Polda Banten, karena dia sebenarnya tidak ingin menyakiti hati para buruh.
"Sebagai pemimpin Banten bersama serikat buruh bertemu di sini, dan saya kira silaturahmi ini menjadi suatu nilai norma bagi umat muslim, masyarakat Indonesia, dan saya terima dengan senang hati dan saya cabut (laporan di Polda Banten),” ujar Wahidin, Selasa, 4 Desember 2021.
“Karena saya prinsip tidak mau menyakiti siapa pun, saya sendiri berpatokan pada ahlakul karimah," tambahnya.
Wahidin Halim menyebutkan, persoalan dia dengan buruh sudah selesai dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Gubernur Banten juga menyebutkan bahwa pencabutan laporan baru diselesaikan hari ini, Selasa, 04 Januari 2022, karena buruh baru bersilaturahmi dengannya.
"Tidak ada orangtua yang tega menyakiti rakyatnya. Karena beliau (buruh) baru datang hari ini ya kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya, kita semua," terangnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim berdamai dengan Buruh.
- Yandi D/VIVA.
Buruh mengaku berterima kasih ke Gubernur Banten yang sudah mencabut laporannya ke polisi. Usai kedua belah pihak menjalani musyawarah dan berbagai kesepakatan.
Buruh juga mengaku tidak ada niatan untuk melakukan perusakan dan melecehkan pemerintahan Banten. Sehingga, enam buruh yang menjadi tersangka sempat meminta maaf secara terbuka di Mapolda Banten beberapa waktu lalu.
"Pada hari ini telah tuntas dengan adanya musyawarah dan pemufakatan untuk berdamai," kata Supriyadi, Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang.
41 Tersangka Perdagangan Orang Diringkus Polda Jatim, Ada yang Dijual Jadi PSK
Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama Oktober hingga November 2024.
