Coki Akan Laporkan Edy Rahmayadi ke Mendagri, DPRD dan MUI
- VIVA/ Putra Nasution.
VIVA - Tim kuasa hukum pelatih biliar, Khoiruddin Aritonang, alias Coki, juga akan melaporkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, DPRD Sumut hingga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumut.
Perbuatan Arogan
Hal itu sebagai langkah lain selain melaporkan ke Polda Sumut atas perbuatan arogan dan mempermalukan Coki di hadapan orang banyak saat penyerahan tali asih atau bonus kepada pelatih dan atlet yang meraih medali pada PON XX Papua digelar Aula Tengku Rizal Nurdin di Rumah Gubernur Sumut di Kota Medan, Senin, 27 Desember 2021.
"Dari sikap yang terjadi dilakukan oleh beliau (Edy Rahmayadi) terhadap Aritonang. Kami akan laporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD Sumut," kata Ketua Tim Kuasa Hukum, Teguh Syuhada, dalam jumpa pers di Kota Medan, Kamis petang, 30 Desember 2021.
Baca juga: Pelatih Biliar Akan Lapor Polisi, Edy Rahmayadi: Kalian yang Bela Saya
Lapor ke MUI Sumut
Dalam jumpa pers itu juga dihadiri langsung oleh Coki. Teguh mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan melaporkan tingkah arogan mantan Pangkostrad itu ke MUI Sumut.
"Perlu lah juga, kami laporkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut lah," kata Teguh.
Teguh mengatakan mantan Ketua Umum PSSI itu mengklaim dekat sama ulama. Sehingga ia berharap para ulama dan tokoh agama Islam di Sumut dapat memberikan nasihat terhadap Edy untuk dapat mengubah sikapnya agar tidak ada lagi orang yang sakit hati atas perilakunya.
"Pak Edy tagline-nya dekat sama ulama, dekat sama umat. Komunikasi dan interaksinya menyakiti umat dan masyarakat. Kami harap kepada ayahanda dan ulama kasih nasihat kepada dia. Jangan jadi pembenaran seperti itu (arogan). Sumatera Utara plural, sentuhan berbeda-beda lah," kata Teguh.
Ubah Sikap Lebih Santun
Teguh berharap dengan kejadian ini, Edy dapat mengubah sikapnya lebih santun, bukan menunjukkan arogannya di muka umum. Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu adalah pejabat publik yang memberikan contoh baik dan menjadi panutan.
"Kalau hal ini, sudah clear. Kami berharap jangan lagi terulang di Sumatera Utara ini. Ini dilakukan seorang pejabat publik, bukan kali pertama ini. Saya rasa ini, bukan rahasia bagi kita lagi," kata Teguh.