Ruangannya Diduduki Buruh, Wahidin Halim Sindir Polisi dan Satpol PP

Gubernur Banten Wahidin Halim.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Yandi Deslatama (Serang)

VIVA – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menyebut negara tidak hadir melindunginya, dengan berhasilnya buruh menerobos masuk dan menduduki ruang kerjanya pada Rabu sore, 22 Desember 2021. 

Anies, Wahidin, dan Edy Rahmayadi Tidak Dipersepsikan sebagai Kandidat Terkuat, Menurut KIC

Sebenarnya ketika buruh melakukan aksi demonstrasi saat itu, Polres Serang Kota, Polda Banten, Brimob Polda Banten dan Satpol PP menjaga demonstrasi yang berlangsung di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Meski dijaga, buruh berhasil masuk ke ruang kerja Wahidin Halim. Mantan Wali Kota Tangerang itu juga mengatakan, bahwa harusnya negara melindunginya.

Hasil Sementara Caleg DPR RI Banten, Airin Kalahkan Rano Karno hingga Hary Tanoesoedibjo

"Seharusnya negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan. Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam rilis resminya yang disampaikan oleh Biro Adpim Pemprov Banten, Jumat 24 Desember 2021.

Viiral buruh duduki bangku Gubernur Banten Wahidin Halim

Photo :
  • Instagram
Anies Baswedan Targetkan 70 Persen Suara di Banten

Wahidin Membayangkan Jika Dia Ada di Ruang Kerja Itu

Menurut Wahidin, personel Polri dan Satpol PP yang mengawal demonstrasi itu harusnya bisa menjaga keamanan dan ketertiban para demonstran. Iya tidak bisa membayangkan jika dirinya ada di ruang kerja kemudian digeruduk buruh.

Dia menyesalkan tidak ada upaya dari pihak-pihak yang bertugas menjaga demonstrasi, tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi.

"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus di back up," terangnya.

Gubernur merupakan pejabat negara yang harus dilindungi dari perbuatan anarkis. Jika tidak dilindungi, maka kepala daerah akan takut mengambil keputusan dan kebijakan.

Wahidin menerangkan kalau keputusan yang dia ambil sudah sesuai peraturan dari pemerintah pusat. WH tidak akan mengubah keputusannya, jika tidak ada instruksi dari Presiden.

"Bisa jadi preseden semua gubernur, bupati dan wali kota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya