Survei Charta Politika: Polri Masuk 3 Besar Lembaga Paling Dipercaya

Mabes Polri
Sumber :
  • VIVA / Vicky Fazri (Jakarta)

VIVA – Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei mengenai tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun, disalip Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

KPK Duga Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu Sudah Tersebar

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. 

Survei dengan metode wawancara tatap muka ini memiliki margin of error sekitar +-2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Unggul di Berbagai Survei, Golkar Yakin RK-Suswono Menangi Pilgub Jakarta

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan terhadap Polri mencapai 66,8 persen. Sedangkan KPK sebesar 66,3 persen.

“Karena biar bagaimana pun, dibandingkan dengan KPK, Kepolisian adalah lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Yunarto.

Digembleng Sebulan Lebih, 27 Prajurit Wanita Angkatan Laut Dapat Brevet Terjun Payung Free Fall dari Wakasal

Di peringkat pertama dan kedua ditempati oleh Presiden sebesar 77,8 persen dan TNI sebesar 76,3 persen. 

"Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK," ujarnya.

Charta Politika juga merilis survei mengenai lembaga hukum paling baik kinerjanya. Hasilnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen. Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Tak Buka TPS di Rutan Buat Tahanan saat Pencoblosan Pilkada, tapi Petugasnya Datang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan menyediakan Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk para tahanan di Rutan KPK. Namun begitu, bakal ada petugas TPS ter

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024