Aspal Rumah Dinas Rp2 M, Gubernur Sumut Diminta Tiru Bobby Nasution
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Pengaspalan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara sempat menjadi sorotan publik. Apalagi untuk aspal itu, sampai menelan anggaran hingga Rp2 miliar.
Kalangan akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) pun, angkat bicara. Seperti disampaikan Dadang Darmawan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU. Ia menilai pengaspalan rumdis Gubernur Sumut, terlalu berlebihan di tengah ekonomi merosot sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
"Jangan pula membuka pintu ke masyarakat sampai harus renovasi besar-besaran juga kan. Saya kira itu saja sih masukan saya," sebut Dadang, Jumat 17 Desember 2021.
Dadang membandingkan sosok kepemimpinan Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution. Dimana ia menjadikan Balai Kota Medan atau kantor Pemerintah Kota Medan, bisa digunakan untuk umum di akhir pekan.
Bobby menjadikan Kantor Balai Kota menjadi destinasi wisata baru di Kota Medan, dan dapat dikunjungi oleh seluruh masyarakat. Sehingga dinilai tidak ada batasan antara masyarakat dan pemerintah.
"Apa yang dilakukan wali kota itu, paling tidak gubernur berikan hal sama agar masyarakat bisa lebih dekat, bisa berdialog," kata Dadang.
Bahwa yang dilakukan Bobby membuka pintu Balai Kota untuk masyarakat hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh warga Medan untuk mengadu, beri informasi dan mencari solusi.
"Yang dilakukan wali kota berharap itu lebih disosialisasikan. Manfaatkan pintu terbuka yang diberikan wali kota. Masyarakat manfaatkan pintu terbuka itu. Saya yakin masyarakat lebih mudah menjangkau pemerintah berikan informasi dan solusi," jelasnya.
Dengan begitu, Dadang mengungkapkan bahwa Bobby Nasution juga bisa mendapatkan masukan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Medan. Hal ini, patut dicontoh kepala daerah yang lainnya.
"Saya sambut baik pintu terbuka dari masyarakat. Di awal saya katakan saya berharap sosialisasi lebih baik di masyarakat. Toh masyarakat bisa lebih dekat dengan wali kota dan cari solusi masalah yang dihadapi," kata Dadang.
Banyak Terobosan Bobby Nasution
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik Fisipol USU, Indra Fauzan banyak trobosan dilakukan Bobby Nasution sejak memimpin Kota Medan. Tanpa harus menghambur anggaran yang besar.
Menantu Presiden Jokowi itu membuka destinasi nongkrong Warga Medan di Balai Kota. Artinya, seluruh lapisan masyarakat diperkenankan hadir setiap akhir pekan. Ragam kuliner disajikan, pertunjukan kesenian dan budaya pun dipersembahkan.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa komitmen wali kota adalah memberikan kebaikan bagi warga Kota Medan. Hal ini sudah tampak dari beberapa terobosan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ucap Indra.
Kemudian, Indra mengatakan Bobby terus menggenjot capaian vaksinasi di Kota Medan. Sehingga warga bisa mendapat vaksinasi dari berbagai sumber. Begitu juga terkait pelayanan masyarakat memberantas pungli, bahkan tidak segan melakukan mutasi ataupun pemecatan terhadap pejabat publik yang kinerjanya jelek dan tidak sesuai target.
"Hal ini menunjukkan komitmen beliau dalam meningkatkan pelayanan publik," sebut Indra.
Menariknya, Bobby Nasution memilih kebijakan pro rakyat dengan anggaran yang minim. Termasuk beberapa kegiatan dilaksanakan menarik dan apik walau tanpa memakan anggaran besar.
"Beliau juga terlihat tidak mau menghambur-hamburkan uang rakyat. Kita lihat bahwa beliau menolak pengadaan mobil dinas baru hal ini tentunya sangat baik sekali. Anggaran pengadaan mobil dinas baru yang sangat banyak itu bisa dialihkan ke sektor lain. Kita juga bisa melihat potensi potensi lain dari kebijakan beliau ke depannya yang berpihak kepada rakyat atau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambah alumni Universitas Kebangsaan Malaysia itu.
Dalam tempo waktu yang belum genap satu tahun memimpin Kota Medan, Indra melihat gebrakan yang cukup meyakinkan. Kemudian, gerak cepat dalam langkah-langkah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Medan.
"Beliau yang belum genap satu tahun menjabat tapi kinerja beliau sudah cukup terasa di masyarakat, tinggal bagaimana para pejabat birokrat ini mendukung kinerja beliau berkolaborasi bersama untuk menciptakan birokrasi yang melayani dan bersih agar rakyat merasakan manfaat dari kebijakan kebijakan pemerintah Kota Medan. Semua program OPD tidak project oriented tapi memang kepada public service yang transparans dan akuntable," jelas Indra.
