200 Anak Yatim Terdampak COVID-19 Dapat Santunan meski Hanya 6 Bulan

Kamis, 16 Desember 2021 - 09:47 WIB

Oleh :

Mohammad Arief Hidayat,

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Sumber :

Istimewa

VIVA – Sebanyak 200 anak yatim akibat orangtuanya meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 mendapat santunan berupa dana pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. Setiap anak mendapat bantuan Rp3 juta dan dibagikan Rp500 ribu selama 6 bulan.

Baca Juga :

Prabowo Sebut Indonesia Bakal Jadi Anggota GAVI, Kucurkan Dana Rp 475 Miliar Lebih

"Kami mendistribusikan satu anaknya mendapatkan Rp3 juta selama enam bulan sejak saat ini, dan tabungan itu hanya bisa diambil satu bulan Rp500 ribu. Mereka anak yatim yang saat situasi pandemi orangtuanya meninggal dunia," kata Ketua Baznas Kota Malang Sulaiman, Rabu, 15 Desember 2021.

Dana yang diberikan oleh Baznas Kota Malang berasal dari sumbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang. Data penerima tingkat SD hingga SMP mereka dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sedangkan data penerima tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi mendapat bantuan dari Bagian Kesra Pemkot Malang.

"Ini bentuk kepedulian kita pada mereka yang terdampak situasi pandemi. Sejauh ini program bantuan hanya untuk enam bulan ke depan, selanjutnya kami belum tahu apakah bantuan ini berkelanjutan, tergantung ketersediaa dana dari Baznas. Tetapi paling tidak kami sudah punya data anak-anak ini," ujar Sulaiman.

Ilustrasi anak yatim.

Photo :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

Dana yang dihimpun dari para ASN merupakan dana infak, sedekah, dan zakat. Program dijalankan selama ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dana pendidikan akan dilanjutkan pada enam bulan selanjutnya jika hasil pengumpulan dana dari ASN masih mencukupi.

Sulaiman mengungkapkan, di Kota Malang tidak semua yatim menerima dana bantuan itu. Beberapa di antaranya bahkan menolak karena terkategori keluarga sejahtera sehingga jatah dana pendidikan itu bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

"Dari data ada sekitar 15 [anak], mereka sendiri beberapa menolak, mereka merasa mampu, jadi tidak mengambil bantuan ini. Sebagian kecil mereka tidak memberikan (persyaratan) data, itu artinya tidak begitu butuh," ujarnya.