Nono DPD: Perlunya Reformasi Birokrasi di Era Digital
- Dokumentasi DPD RI
VIVA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya organisasi pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang mendasar. Karena, Indonesia akan menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, termasuk menghadapi ancaman perubahan iklim.
“Birokrasi di Indonesia terpasung kreativitasnya karena prosedur ketat yang kadangkala merupakan produknya sendiri,” kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mewakili LaNyalla dalam Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Berakhlak serta Employer Branding "Bangga Melayani Bangsa" pada Selasa, 14 Desember 2021.
Menurut dia, sistem kerja selama ini membuat birokrat sulit mencari waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kreatif dan sebenarnya berpotensi menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi, jika parameter kerja masih diukur berdasarkan ukuran proses. “Bukan output hasil akhir atau dampak yang dihasilkan," ujarnya.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono.
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
Birokrat di Indonesia, kata dia, sangat produktif dalam kepadatan aktivitas harian dan terjebak dalam kedisiplinan semu proses birokrasi. Birokrat disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru.
“Atau harus membuat laporan ratusan halaman untuk memenuhi sebuah prosedur," jelas dia.
Di situlah, lanjut Nono, yang perlu diubah ke depan yaitu kerja birokrat masa depan di tengah era disrupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif dan efisien.
“Inilah momentum bagi kita semua, terutama organisasi pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mendasar,” ucapnya.
Apalagi, kata dia, pemerintah telah menyusun roadmap menuju Indonesia 2045 dengan 4 pokok pembangunan prioritas, yakni pembangunan manusia serta penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan di luar Jawa dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola kepemerintahan.
"Tata kelola pemerintahan salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi. Ini sejalan dengan era dis-rupsi dimana kita dipaksa melakukan inovasi dan adaptasi," katanya.
Oleh karena itu, Nono mengapresiasi Kesetjenan DPD RI yang bertekad melakukan reposisi, melalui diferensiasi dengan momentum peluncuran logo baru Kesetjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value.
"Kita semua berharap Sekretariat Jenderal DPD RI bertransformasi menjadi organisasi modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja DPD RI," jelasnya.
Kesetjenan DPD RI sendiri meluncurkan positioning statement yang disingkat dengan kata ber-AKHLAK merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Positioning statement itu diharapkan menjadi spirit dari semua aparatur birokrasi di Kesetjenan DPD RI untuk menjadi pribadi-pribadi yang ‘Bangga Melayani Bangsa’.
"Semoga apa yang diupayakan dapat menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan bersama manfaatnya. Saya atas nama seluruh Pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding kesekjenan DPD RI," ucapnya.
Wakil Mendagri Sebut AI Dahsyat tapi Harus Bijaksana untuk Menggunakannya
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama.
